Pembicaraan Dewan Perdamaian Dihentikan Usai Ketegangan Timur Tengah

Pembicaraan Dewan Perdamaian Dihentikan Usai Ketegangan Timur Tengah

Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan bahwa pembicaraan dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dihentikan sementara akibat ketegangan yang meningkat di Timur Tengah.

Baca juga: Novak Djokovic Melangkah ke Semifinal US Open 2025 Setelah Mengalahkan Taylor Fritz

Keputusan ini diambil setelah serangan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, yang memicu desakan dari berbagai pihak agar Indonesia menarik diri dari BoP.

Situasi Terkini di Board of Peace

Sugiono menjelaskan bahwa perhatian pemerintah saat ini teralihkan kepada situasi di Iran. 'Ya ini sekarang pembicaraan BoP semuanya kan on hold ya. Semua apa namanya perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran gitu kan,' ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam menghadapi situasi ini, Menlu menekankan pentingnya koordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah yang terpengaruh oleh eskalasi yang terjadi. Negara-negara tersebut memiliki keterlibatan langsung dalam BoP dan menghadapi dampak dari konflik yang meningkat.

Sugiono juga menggarisbawahi pentingnya konsultasi dan konsolidasi dengan mitra di kawasan untuk memastikan bahwa semua pihak tetap dapat menjaga stabilitas. 'Karena mereka juga, ya, mengalami diserang gitu. Karena mereka juga kan ada di BoP juga kan,' tambahnya.

Baca juga: Kemenperin Konfirmasi iPhone 17 Belum Ajukan Izin Penjualan di Indonesia

Komunikasi dengan Pemimpin Negara Teluk

Sugiono memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara Teluk terkait situasi terkini. '(Semua) Sudah telepon, yang masih menunggu waktunya mungkin MBS. Yang lain sudah,' ucapnya.

Meskipun komunikasi ini penting, Sugiono tidak mengungkap detail lebih lanjut dari pembicaraan tersebut, mengingat sifatnya yang rahasia. 'Ya komunikasinya ya komunikasi antar pimpinan ya,' tuturnya.

Nota-nya ini menunjukkan usaha Indonesia untuk memelihara hubungan diplomatik sekaligus meminimalkan dampak dari ketegangan yang terjadi, terutama dalam hal keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan.

Respon Koalisi Masyarakat Sipil

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menerbitkan sebuah petisi yang mengkritisi beragam kebijakan luar negeri Indonesia terkait BoP. Petisi ini merupakan hasil kolaborasi antara akademisi, budayawan, aktivis, dan organisasi yang ingin mendorong perubahan dalam pendekatan tersebut.

Dalam dokumen tersebut, mereka memodifikasi akronim Board of Peace menjadi Board of War, mencatat bahwa serangan AS dan Israel telah merusak tujuan utama BoP. 'Kami menilai serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia,' tulis Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi.

Selain itu, mereka mengemukakan bahwa ketidakpuasan terhadap pimpinan BoP mencerminkan kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk merenungkan kembali partisipasinya dalam organisasi internasional ini.

Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia untuk Memperkuat Timnas