Pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan instruksi untuk lebih mendorong kebijakan pengelolaan data yang fleksibel, di tengah meningkatnya ketegangan hubungan internasional di bidang digital.
Baca juga: Desta Sebarkan Tuntutan 17+8 Setelah Hujatan Netizen Terkait Pilihan Politik
Dokumen yang tertanggal 18 Februari 2026 itu mengarahkan diplomat Amerika Serikat untuk melobi agar negara lain tidak memberlakukan regulasi ketat terkait pengelolaan data warga.
Kebijakan Data Internasional yang Kontroversial
Menteri Luar Negeri Marco Rubio menandatangani dokumen yang mendesak diplomat Amerika untuk mengajak negara lain agar tidak memberlakukan kebijakan ketat pada pengelolaan data pribadi.
Pemerintah Trump berpendapat bahwa kedaulatan data oleh negara-negara lain dapat mengganggu arus data global seraya meningkatkan biaya dan risiko keamanan siber.
Dokumen tersebut secara jelas meminta negara lain untuk tidak menerapkan regulasi yang menyulitkan perusahaan teknologi Amerika dalam mengelola data.
Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat ketergantungan global yang tinggi terhadap pertukaran data antarnegara.
Dampak Aturan Eropa terhadap Perusahaan Teknologi AS
Sejak diberlakukannya General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa, banyak perusahaan teknologi asal Amerika yang menghadapi tantangan hukum yang signifikan terkait perlindungan data pribadi.
Baca juga: Pihak Unisba dan Unpas Bantah Keterlibatan TNI-Polri di Kampus Saat Kericuhan
Regulasi ini membatasi transfer data warga Eropa ke luar kawasan, serta mengakibatkan denda besar bagi perusahaan besar yang melanggar ketentuan tersebut.
Dampak dari regulasi ini semakin diperparah oleh dominasi perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan di AS, yang terpaksa beradaptasi dengan tekanan dari regulator Eropa.
Meningkatnya kekhawatiran publik terkait privasi dan pengawasan juga menjadi faktor pendorong terjadinya ketegangan ini.
Strategi Global dan Tantangan dari China
Dokumen diplomatik yang dikeluarkan juga menyoroti peningkatan kontrol China dalam pengelolaan data, yang semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir.
China telah memanfaatkan proyek infrastruktur teknologi untuk menerapkan kebijakan data yang lebih restriktif, guna meningkatkan pengaruhnya secara global.
Di tengah persaingan ini, diplomat AS telah diperintahkan untuk mempromosikan forum Global Cross-Border Privacy Rules, yang bertujuan untuk memperkuat arus data bebas sembari menjaga privasi.
Inisiatif ini diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan yang muncul akibat perbedaan pendekatan dalam regulasi data antara negara-negara di dunia.
Baca juga: Keamanan dan Manfaat Lari Malam: Pertimbangan Penting untuk Pelari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
