Operasi Deportasi Warga Palestina oleh Pemerintah AS Menggunakan Jet Pribadi

Operasi Deportasi Warga Palestina oleh Pemerintah AS Menggunakan Jet Pribadi

Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan telah melakukan deportasi terhadap warga Palestina dari Amerika Serikat ke Israel dengan menggunakan jet pribadi dalam dua misi terpisah.

Baca juga: Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Menuai Kritik

Laporan terbaru menunjukkan bahwa langkah kontroversial ini memerlukan biaya operasional yang dapat mencapai US$26.000 per jam terbang.

Detail Deportasi Warga Palestina

Deportasi pertama dilaksanakan pada 21 Januari, yang melibatkan pengangkutan delapan warga Palestina dari Arizona menuju Tel Aviv. Penerbangan kedua berlangsung pada 9 Februari, namun informasi mengenai jumlah penumpang tidak diungkap.

Pesawat yang digunakan dalam operasi ini memiliki kapasitas 16 kursi dan harus melakukan pengisian bahan bakar di beberapa lokasi, seperti New Jersey, Irlandia, dan Bulgaria sebelum akhirnya mendarat di Bandara Ben Gurion.

Operasi penerbangan tersebut dioperasikan oleh Dezer Development, sebuah perusahaan properti yang dimiliki oleh Michael Dezer, seorang warga negara ganda Israel-AS, dengan pengelolaan saat ini dipegang oleh putranya, Gil Dezer.

Baca juga: Pentingnya Mencintai Diri Sendiri dalam Membangun Hubungan yang Sehat

Keterlibatan Pemerintah dan Biaya Operasional

Gil Dezer menyatakan kepada The Guardian, 'Saya tidak pernah mengetahui siapa penumpang jet milik saya ketika disewa oleh pemerintah AS.' Pihak penyewaan pesawat dilakukan melalui Journey Aviation, sebuah perusahaan yang berbasis di Florida.

Dalam kebanyakan kasus deportasi, pemerintah AS lebih memilih menggunakan pesawat komersial dalam proses pemulangan imigran ilegal, membuat langkah ini patut diperhatikan.

Keterlibatan pemerintah Israel dalam proses pemulangan warga Palestina juga dianggap tidak lazim, karena pemulangan tersebut berlangsung ke wilayah yang masih dalam pendudukan militer.

Tanggapan Resmi dan Kebijakan Deportasi

Middle East Eye berusaha untuk mendapatkan komentar dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Seorang pejabat dari Departemen Luar Negeri menegaskan, 'Sesuai kebijakan Departemen yang telah lama berlaku, kami tidak membahas isi percakapan diplomatik dan antar lembaga yang bersifat tertutup.'

Departemen Luar Negeri menekankan pentingnya koordinasi dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam upaya pemulangan imigran ilegal, yang sejalan dengan Perintah Eksekutif 14159 yang berfokus pada perlindungan rakyat AS.

Lebih lanjut, departemen tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Trump secara aktif memprioritaskan deportasi cepat bagi imigran ilegal, terutama yang memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari strategi memperkuat keamanan perbatasan dan keselamatan publik.

Baca juga: Penyelidikan Penjarahan Rumah Eko Patrio Setelah Kontroversi Video Parodi