Prabowo Tegaskan Penutupan Ribuan Tambang Ilegal untuk Lindungi Kedaulatan Negara

Prabowo Tegaskan Penutupan Ribuan Tambang Ilegal untuk Lindungi Kedaulatan Negara

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan komitmennya untuk menanggulangi praktik tambang ilegal yang marak di tanah air dengan menutup 1.000 lokasi ilegal.

Baca juga: Desta Sebarkan Tuntutan 17+8 Setelah Hujatan Netizen Terkait Pilihan Politik

Dalam pidatonya di ajang World Economic Forum, ia mencemaskan pengusaha yang tidak menghormati hukum dan kedaulatan negara.

Komitmen Pemerintah dalam Penutupan Tambang Ilegal

Pada tanggal 22 Januari 2026, Prabowo mengungkapkan pencapaian pemerintahannya dalam menutup 1.000 tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin di berbagai daerah di Indonesia. Ia menyebutkan, "Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya."

Upaya ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Penutupan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan tata kelola sumber daya alam lebih baik dan berkelanjutan.

Baca juga: Menemukan Kebahagiaan dalam Hal-Hal Kecil

Langkah Taktis Penegakan Hukum

Prabowo menekankan bahwa upaya penutupan tambang ilegal merupakan langkah berani dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia mencatat bahwa dalam satu tahun masa pemerintahannya, sekitar 4 juta hektar lahan yang digunakan untuk perkebunan dan tambang ilegal telah disita.

Lebih jauh, ia menyebutkan, 'Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektar lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.' Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi praktik ilegal yang merugikan negara.

Penyelidikan terhadap Korporasi yang Melanggar

Dalam pidatonya, Presiden juga mengungkapkan perhatian pemerintah terhadap pelanggaran hukum di sektor kehutanan serta penyelewengan dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia menyampaikan bahwa total 666 perusahaan diduga terlibat dalam pelanggaran ini.

'Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,' ujar Prabowo menekankan ketegasan pemerintah dalam menghadapi masalah ini.

Baca juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing dari Rumah Uya Kuya Pasca Insiden Perampokan