Kepala OnePlus Masuk Daftar Buronan Taiwan Karena Perekrutan Tidak Sah

Kepala OnePlus Masuk Daftar Buronan Taiwan Karena Perekrutan Tidak Sah

Pete Lau, CEO OnePlus, saat ini menjadi buronan pemerintah Taiwan setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh Kejaksaan Distrik Shilin. Ia diduga terlibat dalam perekrutan ilegal lebih dari 70 tenaga kerja Taiwan, sebuah pelanggaran terhadap Undang-undang Cross-Strait Act.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Terima Pimpinan Serikat Pekerja Bahas RUU dan Aksi Demonstrasi Buruh

Perekrutan tersebut konon dilakukan dengan bantuan dua warga lokal, Lin dan Cheng, melalui skema perusahaan samaran di Hong Kong serta aliran dana yang disamarkan sebagai pendapatan riset dan pengembangan.

Dugaan Perekrutan Ilegal

Kejaksaan Distrik Shilin mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pete Lau pada tanggal 13 Januari 2026. Lau dituduh terlibat dalam perekrutan secara ilegal terhadap tenaga kerja asal Taiwan, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Cross-Strait Act.

Dikatakan bahwa Lau bekerja sama dengan dua warga negara Taiwan, Lin dan Cheng, untuk merekrut lebih dari 70 teknisi dari Taiwan. Praktik ini dianggap melanggar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kerja lokal.

Menurut Undang-undang Cross-Strait Act, perusahaan dari China harus memperoleh izin sebelum mempekerjakan warga Taiwan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Taiwan dari potensi ancaman.

Baca juga: Calvin Verdonk Dekat dengan Lille, Klub Penuh Prestasi di Prancis

Peran Lin dan Cheng dalam Kasus Ini

Lin dan Cheng diduga berperan penting dalam perekrutan tenaga kerja untuk OnePlus secara ilegal. Mereka juga dilaporkan terlibat dalam menyalurkan dana untuk memfasilitasi proses perekrutan tersebut.

Kedua warga negara Taiwan ini diketahui telah mendaftarkan perusahaan ‘OnePlus’ pada Maret 2014 dan kemudian mengubah namanya menjadi ‘Sonar’ setahun setelahnya. Langkah ini diduga merupakan cara untuk menyembunyikan praktik perekrutan ilegal.

Laporan juga menunjukkan bahwa terdapat aliran dana lebih dari 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan dari Agustus 2015 hingga Januari 2021. Dana tersebut disamarkan sebagai pendapatan dari riset dan pengembangan, tetapi sebenarnya digunakan untuk merekrut tenaga kerja di Taiwan.

Respons OnePlus dan Situasi di Taiwan

Hingga saat ini, OnePlus belum memberikan pernyataan resmi mengenai surat perintah penangkapan terhadap Pete Lau. Kasus ini menambah daftar permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan-perusahaan China terkait rekrutmen karyawan di Taiwan.

Pemerintah Taiwan telah banyak melakukan upaya untuk menanggulangi praktik perekrutan ilegal, khususnya di sektor semikonduktor. Situasi ini menjadikan Taiwan sebagai target bagi perusahaan-perusahaan asal China yang mencari tenaga kerja terampil.

Selama setahun terakhir, biro investigasi Taiwan telah melakukan lebih dari 100 penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan China yang beroperasi secara ilegal. Penegakan hukum ini mencerminkan komitmen pemerintah Taiwan dalam melindungi tenaga kerja lokal dari perekrutan yang tidak sah.

Baca juga: Pemeriksaan Eks Menteri Agama oleh KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024