PDIP Tegaskan Larangan Korupsi bagi Kader, Sanksi Pemecatan Siap Diberlakukan

PDIP Tegaskan Larangan Korupsi bagi Kader, Sanksi Pemecatan Siap Diberlakukan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengeluarkan instruksi tegas terkait larangan korupsi bagi seluruh kader, khususnya bagi yang menjabat sebagai penyelenggara negara. Instruksi tersebut dituangkan dalam Surat Edaran No. 508/IN/DPP/I/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Menuai Kritik

Hal ini disampaikan dalam konteks Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang sedang berlangsung, menunjukkan komitmen PDIP untuk menjaga integritas di kalangan anggotanya. Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya menjaga citra partai dengan tidak terlibat dalam praktik korupsi.

Rincian Instruksi Larangan Korupsi

Dalam surat edaran tersebut, terdapat penekanan bahwa kader yang menduduki jabatan publik harus mematuhi komitmen anti-korupsi. Hasto Kristiyanto menegaskan, "Surat edaran ini dibuat sebelum rakernas dan berisi larangan keras kader melakukan korupsi," menekankan tanggung jawab tinggi anggota partai.

Selain itu, seluruh anggota fraksi di DPR hingga DPRD, serta pengurus DPD dan DPC diingatkan untuk selalu menjaga citra baik partai dengan menghindari segala praktik korupsi. Hal ini menjadi suatu keharusan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai.

Baca juga: Manchester United Resmi Rekrut Kiper Senne Lammens dari Royal Antwerp

Empat Poin Penting Dalam Instruksi

Instruksi yang dikeluarkan oleh PDIP mencakup empat poin penting yang harus dipatuhi oleh semua kader. Poin pertama menekankan perlunya menjaga kehormatan dan kewibawaan partai di setiap tindakan yang diambil.

Poin kedua menegaskan larangan keras untuk menyalahgunakan wewenang dalam jabatan. Hasto juga menyatakan, "Ketiga nol toleransi, di mana partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat," yang menunjukkan sikap tegas partai terhadap pelanggaran integritas.

Poin terakhir menunjukkan bahwa DPP PDIP akan memberikan sanksi pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, menekankan komitmen partai untuk menjunjung tinggi etika dan transparansi.

Rakernas sebagai Momentum Penegasan Kebijakan

Saat ini, PDIP menggelar hari pertama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Acara ini tidak hanya menjadi ajang pengambilan keputusan strategis, tetapi juga bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDIP.

Rakernas ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen partai dalam menghadapi tantangan ke depan, serta meningkatkan sinergi antar kader dan pengurus dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Besar-Besaran BEM SI: ‘Indonesia (C)emas’ Digelar pada 2 September 2025