Demonstrasi Buruh di Jakarta: Penolakan Terhadap Kebijakan UMSK 2026

Demonstrasi Buruh di Jakarta: Penolakan Terhadap Kebijakan UMSK 2026

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh melaksanakan demonstrasi di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (30/12). Aksi ini bertujuan untuk meminta Gubernur Jawa Barat untuk meninjau kembali nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai rekomendasi dari bupati dan wali kota.

Baca juga: Penangkapan Direktur Lokataru: Dugaan Penghasutan Massal yang Memicu Kontroversi

Diperkirakan sekitar 20.000 peserta akan bergabung dalam aksi tersebut, termasuk 10.000 sepeda motor. Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan perlunya revisi terhadap kebijakan UMSK yang dianggap merugikan buruh.

Demonstrasi Buruh di Jakarta

Aksi unjuk rasa yang diadakan di Istana Negara mulai pukul 10.00 WIB ini merupakan lanjutan dari aksi pada hari sebelumnya. Dalam demonstrasi ini, para buruh menyuarakan tuntutan mereka terkait penetapan nilai UMSK 2026.

Said Iqbal mengungkapkan bahwa tuntutan revisi tersebut mengedepankan pentingnya nilai UMSK yang sesuai dengan rekomendasi dari bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat. Hal ini dianggap krusial untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool di Bursa Transfer Musim Panas 2025

Tuntutan Revisi UMSK dan UMP

Tuntutan utama dalam aksi ini adalah revisi kebijakan UMSK yang dianggap cacat hukum oleh para buruh. Mereka juga meminta pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 yang lebih memadai dan memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Said Iqbal menyatakan bahwa rekomendasi terkait UMSK telah disampaikan oleh kepala daerah kepada Gubernur Dedi Mulyadi. Namun, ia menekankan bahwa rekomendasi tersebut diubah sepihak oleh Gubernur, yang dianggap bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Penolakan terhadap Kebijakan Gubernur

Buruh mengecam tindakan Gubernur yang dianggap lebih berorientasi pada pencitraan di media sosial, ketimbang mendengarkan aspirasi mereka. KSPI mengharapkan tindakan konkret dari pimpinan daerah dalam memenuhi hak-hak buruh.

Said Iqbal menambahkan bahwa perubahan rekomendasi UMSK membawa dampak ketidakadilan bagi pekerja di sektor informal. Oleh karena itu, demonstrasi ini diharapkan dapat mendorong revisi kebijakan dari pemerintah secepatnya.

Baca juga: Keamanan dan Manfaat Lari Malam: Pertimbangan Penting untuk Pelari