Audit Lingkungan Terhadap Perusahaan di Sumatra Utara Terkait Banjir

Audit Lingkungan Terhadap Perusahaan di Sumatra Utara Terkait Banjir

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memanggil delapan perusahaan di Sumatra Utara yang diduga terlibat dalam bencana banjir di wilayah tersebut.

Baca juga: Pemecatan Anggota Polri Setelah Kematian Pengemudi Ojek Online

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menyatakan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengaudit kelengkapan izin lingkungan dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Rencana Pemanggilan dan Audit

Diaz Hendropriyono mengungkapkan bahwa pemanggilan dijadwalkan berlangsung minggu depan dan akan berfokus pada perusahaan yang beroperasi di daerah terdampak bencana, khususnya di Batang Toru.

"Ini yang Sumatra Utara itu, khususnya di Batang Toru, itu ada 8 perusahaan yang seperti Pak Menteri juga sudah sampaikan," tuturnya.

KLH telah melakukan penelusuran awal untuk meneliti apakah perizinan lingkungan dari perusahaan-perusahaan ini sudah lengkap.

Menurut Diaz, audit ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga akan meneliti kondisi lapangan dan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Aspek yang Diperiksa

Dalam evaluasi ini, KLH akan menganalisis dampak alamiah, tutupan lahan, dan potensi pencemaran.

Baca juga: Dolby Vision 2: Inovasi Teknologi Visual Berbasis Kecerdasan Buatan

"Kita akan menganalisa dari semua sisi, baik dari sisi alaminya. Dan juga dari tutupan lahan, vegetasi dan juga dari perizinan lingkungan apakah mencemarkan atau tidak," jelasnya.

Diaz menegaskan bahwa proses pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku.

Audit ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam praktik operasional perusahaan.

Dampak Banjir dan Tindak Lanjut

Banjir yang melanda Aceh dan Sumatra Utara telah mengakibatkan kerugian yang signifikan, termasuk hilangnya nyawa dan kehilangan tempat tinggal.

Kluster advokasi seperti Walhi Sumut mencatat bahwa tujuh perusahaan yang terlibat diduga menjadi pemicu bencana ini dengan aktivitas eksploitatif yang merusak hutan.

Rianda Purba, Direktur Walhi Sumut, mengatakan, "Kami mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru,".

Ia juga menunjukkan terdapatnya bukti yang mendukung klaim ini melalui citra satelit yang menunjukkan hutan gundul di kawasan tersebut.

Baca juga: Kericuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Pemblokiran Jalan