PT Pertamina Patra Niaga telah mengambil langkah tegas dengan memblokir 394 ribu nomor polisi kendaraan yang terindikasi terlibat dalam penipuan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Baca juga: Sidang Kode Etik Polri Terkait Kematian Pengemudi Ojek Online
Langkah ini diambil guna memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran dan terhindar dari praktik penyalahgunaan yang merugikan negara.
Langkah Penegakan Hukum terhadap Penipuan Subsidi
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, dalam rapat kerja di hadapan Komisi XII, menyatakan bahwa pemblokiran tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Ia juga menekankan pentingnya pendaftaran nomor polisi kendaraan melalui website atau aplikasi MyPertamina sebagai langkah untuk mempermudah pengawasan dalam penerimaan BBM subsidi.
Mars Ega mengatakan, "Dari sisi pengawasan, sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU."
Baca juga: Penyelidikan Penjarahan Rumah Eko Patrio Setelah Kontroversi Video Parodi
Pendidikan dan Pembinaan di SPBU
Sejak awal tahun, Pertamina telah melaksanakan program pembinaan di seluruh SPBU di Indonesia. Hingga akhir September 2025, sebanyak 544 SPBU telah mendapatkan pelatihan untuk mematuhi aturan yang berlaku.
Mars Ega berharap, melalui pembinaan ini, tindakan kecurangan dari pengelola SPBU dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi tetap terjaga.
Selain itu, Pertamina juga telah memperluas distribusi BBM satu harga ke daerah-daerah terpencil, mencakup 573 titik di seluruh Indonesia.
Infrastruktur Distribusi dan Penjualan Energi
Dalam upaya melayani masyarakat, Pertamina mendistribusikan LPG 3 kg subsidi melalui 269.096 titik distribusi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut catatan perusahaan, hingga Oktober 2025, volume penjualan migas mencapai 87 juta kiloliter, dengan 41 persen di antaranya berasal dari produk non-subsidi.
Mars Ega menjelaskan, "Bisnis pemasaran Pertamina tumbuh dengan baik dan kami terus mendorong penjualan produk-produk non-subsidi serta menerapkan digitalisasi guna melakukan monitoring dan pengawasan transaksi produk-produk subsidi."
Baca juga: Pemeriksaan Eks Menteri Agama oleh KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
