Tanggapan Keluarga Soeharto atas Penetapan sebagai Pahlawan Nasional

Tanggapan Keluarga Soeharto atas Penetapan sebagai Pahlawan Nasional

Keluarga cendana memberikan tanggapan mengenai penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2025.

Baca juga: Kunto Aji Soroti Perdebatan Selebritas di DPR dan Tantangan Akuntabilitas

Penetapan ini menimbulkan pro dan kontra, di mana Siti Hardiyanti Rukmana, yang akrab disapa Tutut Soeharto, menyatakan bahwa masyarakat kini lebih cerdas dalam menilai sejarah dan peran ayahnya selama 32 tahun masa pemerintahan.

Pro dan Kontra Penetapan Soeharto

Tutut Soeharto menegaskan bahwa masyarakat saat ini memiliki kemampuan untuk menilai tindakan Soeharto secara mandiri, tanpa perlu adanya pembelaan dari keluarga. 'Saya rasa rakyat sudah makin pintar, mas, apalagi wartawan, pintar-pintar kabeh, bisa melihat apa yang bapak lakukan, bisa menilai sendiri,' ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia juga menyatakan bahwa pro dan kontra merupakan bagian yang wajar dari kehidupan berdemokrasi. 'Jadi boleh-boleh saja kok kontra tapi juga jangan ekstrem gitu, yang penting kita jaga kesatuan dan persatuan,' tuturnya.

Tutut menyarankan agar pihak-pihak yang tidak setuju menimbang jasa-jasa Soeharto selama menjabat, mengingat perannya dalam pembangunan bangsa. Penilaian yang seimbang diharapkan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat.

Baca juga: Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Ditangkap: Tuduhan Provokasi dan Tindakan Anarkis

Penghargaan dan Rasa Syukur Keluarga

Dalam kesempatan tersebut, Tutut juga mengungkapkan rasa syukur keluarga atas pengakuan yang diberikan pemerintah terhadap Soeharto. Penghargaan ini dianggap sebagai pengingat jasa-jasa ayahnya dalam pembangunan Indonesia.

Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersamaan dengan sembilan tokoh lainnya, termasuk Abdurrahman Wahid dan Mochtar Kusumaatmadja. Momen ini merupakan titik penting dalam sejarah perpolitikan Indonesia.

Meski pro dan kontra mengemuka, Tutut berharap penilaian objektif dapat muncul dari masyarakat. Pengakuan tersebut diyakini tidak hanya sekadar gelar, melainkan sebuah pengakuan yang hakiki atas kontribusi Soeharto di masa lalu.

Menyeimbangkan Pendapat dan Masyarakat Modern

Masyarakat diharapkan mampu mengolah informasi tentang sejarah pemerintahan secara kritis. Kesadaran akan peranan sejarah dalam konteks demokrasi sangat penting bagi kemajuan bangsa.

Di era informasi saat ini, masyarakat tidak hanya sebagai konsumen berita, tetapi juga memiliki peran aktif dalam mengevaluasi pemimpin dan kebijakan mereka. Hal ini sejalan dengan keyakinan Tutut akan kecerdasan dan keterlibatan masyarakat.

Pro dan kontra adalah hal yang wajar dalam diskursus publik, namun pemahaman yang mendalam mengenai sejarah diharapkan dapat menjembatani perbedaan pandangan dan menciptakan dialog yang konstruktif.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Besar-Besaran BEM SI: ‘Indonesia (C)emas’ Digelar pada 2 September 2025