Keberatan Muhammad Jusuf Kalla Terhadap Eksekusi Tanah di Makassar

Keberatan Muhammad Jusuf Kalla Terhadap Eksekusi Tanah di Makassar

Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, menyuarakan keberatan terhadap eksekusi tanah seluas 16,4 hektare yang dilakukan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) di Makassar.

Baca juga: Tragedi Penembakan Staf KBRI di Peru: Zetro Leonardo Purba Meninggal Dunia

Tanah tersebut, menurut Kalla, merupakan milik Grup Hadji Kalla yang telah dikuasai selama 30 tahun dan sah dimiliki berdasarkan sertifikat resmi.

Pernyataan Muhammad Jusuf Kalla

Jusuf Kalla menegaskan bahwa tindakan eksekusi tanah oleh GMTD adalah ilegal, mengingat tanah tersebut telah dimiliki secara sah oleh Grup Hadji Kalla dengan sertifikat resmi yang valid.

Kalla juga menyoroti, 'sebelum tindakan eksekusi dilakukan, proses dan pengukuran harusnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai ketentuan Mahkamah Agung.'

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool di Bursa Transfer Musim Panas 2025

Implikasi Sosial dari Sengketa Tanah

Kalla menekankan bahwa kasus ini melebihi masalah kepemilikan tanah, melainkan menyangkut kehormatan masyarakat Bugis-Makassar.

Ia menegaskan, 'tindakan GMTD dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dan harga diri warga yang mempertahankan tanah mereka.'

Reaksi dari Kementerian ATR/BPN

Menanggapi isu ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa eksekusi tanah tersebut tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Nusron menjelaskan, 'surat telah dikirim kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk meminta klarifikasi mengenai proses eksekusi yang dilakukan.'

Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Kenaikan Pangkat untuk Polisi Terluka dalam Demonstrasi