Coretax Masih Bermasalah, Begini Kata Dirjen Pajak Baru

Bimo Wijayanto. (Foto: Istimewa)

KAMI INDONESIA – Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Sebagai sistem terbaru, Coretax memiliki berbagai fitur yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak.

Meskipun demikian, implementasinya menemui beberapa kendala yang perlu segera diatasi oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada 23 Mei 2025, Bimo Wijayanto resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru dan kini dihadapkan pada tantangan untuk mempelajari serta memperbaiki sistem ini.

Komitmen Bimo Wijayanto dalam Memperbaiki Coretax

Sebagai langkah awal, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa dirinya akan melakukan pemetaan mendalam terkait masalah yang ada dalam Coretax.

Dalam waktu satu bulan sejak dilantik, ia bertekad untuk melakukan kajian dan bertemu dengan setiap jajaran internal DJP secara satu per satu. Hal ini penting dilakukan agar ia dapat memahami situasi secara keseluruhan dan menyusun strategi perbaikan yang efektif.

Bimo menyadari bahwa tugasnya tidaklah mudah dan memerlukan waktu serta perhatian yang akurat. Ia berkomitmen untuk tidak mengecewakan harapan masyarakat dan pemerintah dalam memaksimalkan fungsi Coretax agar dapat beroperasi dengan baik.

Masa Retensi dan Perencanaan Ke Depan

Pengelolaan pajak selama periode retensi menjadi krusial untuk mendiagnosis semua masalah yang tertunda. Dalam penjelasannya, Bimo mengungkapkan bahwa periode retensi ini memberi kesempatan untuk melihat dan menilai kondisi Coretax secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke fase implementasi yang lebih luas.

Dirinya akan memanfaatkan waktu hingga Desember 2025 untuk menyusun rencana strategis yang mengarah pada integritas dan integrasi data, serta efisiensi institusi pajak secara keseluruhan.

Dengan demikian, diharapkan tidak hanya perbaikan sistem yang dapat dilakukan, tetapi juga peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

Kepentingan Masyarakat dan Transparansi

Transparansi dalam mengelola sistem perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Masyarakat perlu merasakan manfaat nyata dari perubahan yang dilakukan oleh DJP, terutama dalam hal kemudahan dan kecepatan pelayanan.

Bimo Wijayanto, dalam masa jabatannya, berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka tentang perkembangan sistem Coretax dan langkah-langkah strategis yang diambil.

Pembentukan suasana dialogis dengan masyarakat juga menjadi salah satu prioritas Bimo. Direncanakan akan ada press briefing qyang bertujuan untuk menjelaskan berbagai isu terkait Coretax dan mendengarkan masukkan masyarakat, sebagai bagian dari komitmennya untuk mendengarkan suara rakyat.

Harapan untuk Masa Depan Coretax

Diharapkan dengan langkah cepat dan pemetaan masalah yang dilakukan oleh Bimo, Coretax dapat berfungsi dengan baik dan meminimalisir risiko kendala yang ada. Masyarakat perlu menyediakan dukungan serta memantau perkembangan agar sistem ini dapat memberikan layanan maksimal tanpa hambatan.

Selain itu, harapan akan adanya perbaikan yang signifikan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta penegakan hukum terhadap pajak menjadi harapan banyak pihak.

Melalui implementasi Coretax yang lebih baik, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa dan menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara yang transparan dan efektif.

Momen perubahan kepemimpinan di DJP menjadi harapan baru bagi revitalisasi pembaruan dalam perpajakan. Bimo Wijayanto diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam Coretax, dengan mengedepankan kebijakan berbasis data dan transparansi.

Percepatan proses perbaikan ini tidak hanya menguntungkan bagi institusi, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang berurusan dengan perpajakan. Dalam hal ini, penerapan Coretax diharapkan mampu menjawab tantangan modernisasi perpajakan di Indonesia.