Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan putusan yang mewajibkan sekolah dasar dan menengah pertama swasta di Indonesia untuk tidak memungut biaya, dengan tujuan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dasar tanpa hambatan ekonomi.
Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan putusan yang mengharuskan pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah dasar dan menengah pertama (SD-SMP) swasta. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak pendidikan bagi seluruh warga negara dengan menghindari diskriminasi. Hal ini penting mengingat akses pendidikan yang terbatas dapat memengaruhi masa depan generasi terdidik...
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan penting terkait pendidikan dasar di Indonesia. Keputusan ini berfokus pada pendidikan dasar selama sembilan tahun, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang kini diwajibkan untuk digratiskan. Putusan ini berdasarkan pada perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang bertujuan untuk meninjau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU...
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan penting yang berdampak pada semua pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Barito Utara. Keputusan ini dinyatakan lewat putusan nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang mensahkan diskualifikasi semua paslon akibat keterlibatan mereka dalam praktik politik uang, atau yang lebih dikenal sebagai money politics.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, konstitusi memainkan peranan penting sebagai landasan hukum. Ketika berbicara tentang keabsahan jabatan publik, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi sangat krusial. Gibran Rakabuming Raka, yang baru-baru ini dilantik sebagai Wakil Presiden, memperoleh posisinya melalui jalur yang sah berdasarkan sistem konstitusi negara. Proses pemilu yang diadakan, sistem pemilihan presiden, dan penetapan hasil...
