Klarifikasi Fadli Zon Terkait Pernyataan Soal Pemerkosaan Massal 1998

KAMI INDONESIA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon baru-baru ini menerima kritik tajam mengenai pernyataannya terkait pemerkosaan massal yang terjadi pada tahun 1998. Aktivis menyatakan bahwa pernyataannya keliru dan mendesak Fadli untuk meminta maaf atas pernyataan tersebut.

Kritik Terhadap Pernyataan Fadli Zon

Pernyataan Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal 1998 mendapat tanggapan negatif dari sejumlah aktivis perempuan. Aktivis Ita Fatia Nadia menegaskan bahwa fakta-fakta terkait kasus tersebut sudah menjadi bagian dari sejarah nasional.

“Pada pergolakan politik bulan Mei 1998, terjadi perkosaan massal terhadap sejumlah perempuan Tionghoa di Jakarta, di Medan, di Palembang, di Surabaya, dan Solo,” ungkap Ita dalam konferensi pers.

Mantan Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana, mengkritik pernyataan Fadli yang dinilai menunjukkan penyangkalan. “Pernyataan ini menunjukkan bahwa Menteri kita adalah bagian dari budaya penyangkalan yang ternyata masih ada di jajaran tertinggi pemerintahan kita,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, juga menyampaikan kritik yang senada. Ia menegaskan, “Pernyataan Fadli Zon tidak sejalan dengan fakta yang ada.”

Penjelasan Fadli Zon

Menanggapi kritik, Fadli Zon memberikan klarifikasi bahwa ia menghargai perhatian publik terhadap sejarah. “Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi,” tuturnya.

Fadli menjelaskan bahwa istilah ‘perkosaan massal’ menjadi tema perdebatan yang memerlukan kehati-hatian. Ia menyebut bahwa laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tidak menyertakan data pendukung yang solid.

“Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini,” tegasnya, menambahkan bahwa pernyataannya bukanlah pengingkaran terhadap kekerasan seksual.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog konstruktif mengenai sejarah, serta terbuka terhadap masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.

Pentingnya Dialog Sejarah

Fadli Zon menekankan bahwa sejarah bukan hanya berhubungan dengan masa lalu, tetapi juga terkait tanggung jawab di masa kini. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun narasi sejarah yang adil dan reflektif.

“Prinsip keterbukaan, partisipasi publik, profesionalisme dan akuntabilitas tentu tetap menjadi dasar penyusunan sejarah,” tegasnya mengenai pentingnya masukan dari berbagai kalangan.

Lebih jauh, Fadli mengakui peran perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa, serta dalam isu kekerasan dan pemberdayaan. Ia berharap dengan dialog terbuka, semua pihak dapat saling memahami pandangan yang berbeda.

Fadli juga berharap agar diskusi yang terbuka dapat membangun kesadaran mengenai isu yang terkait dengan harkat dan martabat manusia.