Potensi Bahan Baku Nuklir di Melawi: Langkah Menuju Energi Bersih

Generated by Journalist AI

KAMI INDONESIA – Indonesia diketahui memiliki potensi bahan baku nuklir yang signifikan, mencapai sekitar 24.112 ton yang terbentang di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Temuan ini disampaikan oleh PT PLN (Persero) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang baru-baru ini diluncurkan.

Tak hanya terbatas pada batu bara, dokumen tersebut juga mengungkap potensi uranium dan thorium yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Potensi Energi Nuklir di Melawi

Sumber potensi uranium yang terletak di wilayah Melawi merujuk pada data yang diperoleh dari Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat. Besarnya angka temuan ini membuka peluang bagi pengembangan energi nuklir sebagai alternatif dalam penyediaan listrik di Indonesia.

Walaupun potensi yang dimiliki cukup besar, pemanfaatan energi nuklir ini masih terkendala oleh kebijakan Pemerintah dan perlunya studi kelayakan untuk pembangunan PLTN. PLN menegaskan komitmennya untuk mengeksplorasi sumber energi ini, namun hal itu tergantung pada adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah.

Komitmen PLN dan Kebijakan Energi Nasional

PLN menunjukkan dukungannya terhadap program transisi energi melalui Program Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Program ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber energi yang ada, khususnya yang berada di daerah Kalimantan Barat.

Dalam konteks tersebut, pembangunan PLTN dianggap sebagai opsi yang layak dalam rangka menjaga stabilitas pasokan listrik sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah yang menjunjung tinggi penggunaan energi bersih.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menguatkan posisi energi nuklir melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan energi nuklir sebagai komponen dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.