KAMI INDONESIA – Sebuah laporan mengejutkan muncul dari Bekasi, di mana seorang wali murid melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas HAM. Laporan ini berakar dari kebijakan kontroversial terkait pendidikan karakter yang melibatkan pendekatan militer bagi siswa bermasalah.
Kebijakan ini telah memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat dan menyentuh isu hak asasi manusia, khususnya hak anak. Seorang wali murid di Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas kebijakan memasukan siswa bermasalah ke barak militer. Kebijakan itu sudah berjalan satu minggu ini di Provinsi Jawa Barat.
Adhel menerangkan, pelaporan ini dilakukan karena menilai tidak seharusnya pendidikan bagi anak dilakukan dengan cara militer. Bahkan, program itu disebutnya belum memiliki garansi mengubah anak bermasalah menjadi lebih baik lagi.
“Kami mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pembinaan siswa dididik oleh TNI di barak miiter. Tak ada jaminan apapun bahwa pembinaan siswa di barak militer oleh TNI tersebut berhasil menyelesaikan masalah perilaku anak didik,” tutur Adhel di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Dedi Mulyadi mengaatakan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan alternatif kepada siswa yang bermasalah, dengan harapan bisa mencegah mereka terlibat dalam aktivitas negatif.
Meskipun dengan niat baik, implementasi kebijakan ini terus menuai kritik dan protes dari berbagai kalangan.
Program Pendidikan Karakter Militer
Program pendidikan karakter yang digagas oleh Dedi Mulyadi ini menempatkan siswa yang terindikasi melakukan tindakan kriminal ke dalam program pembinaan di barak militer. Sebuah kebijakan yang, menurut pemerhati anak dan berbagai organisasi hak asasi manusia, dapat melanggar hak-hak dasar anak.
Komnas HAM memberikan perhatian serius terhadap program ini, menginformasikan bahwa pengiriman anak-anak ke lingkungan militer tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.
Mereka menegaskan bahwa pendekatan semacam ini perlu dievaluasi secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang.
Reaksi Masyarakat dan Organisasi Hak Asasi Manusia
Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini bisa dibilang beragam. Di satu sisi, ada orang tua yang mendukung program Dedi Mulyadi dengan harapan bahwa pendekatan ini bisa mendidik anak-anak mereka. Namun di sisi lain, banyak yang merasa bahwa program ini terlalu keras dan tidak manusiawi.
Organisasi hak asasi manusia, termasuk Komnas HAM, mengambil sikap tegas menolak program ini. Mereka menilai bahwa pendidikan militer bagi anak tidak hanya melanggar hak mereka, tetapi juga berpotensi merusak mental dan emosional anak-anak.
Kontroversi dan Polemik Kebijakan Bansos
Selain kebijakan pendidikan karakter militer, Dedi Mulyadi juga dikenal dengan kebijakan bansos yang kontroversial, di mana penerima bantuan sosial harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
Kebijakan ini lagi-lagi menuai kritik dari organisasi masyarakat dan juga pihak-pihak lain yang menilai bahwa pendekatan tersebut tidak inklusif dan diskriminatif.
Sebagian pihak berpendapat bahwa ketentuan semacam ini seharusnya tidak dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit. Hal ini semakin menambah kebisingan dalam narasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi.
Dampak dan Implikasi bagi Pendidikan di Jawa Barat
Kebijakan pendidikan karakter yang melibatkan barak militer dianggap berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap siswa yang mengikuti program ini. Mereka yang dianggap bermasalah dapat menghadapi kesulitan untuk kembali ke kehidupan sosial yang normal setelah mengalami proses militerisasi.
Hal ini dapat berpengaruh besar pada masa depan anak-anak ini, yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan bimbingan tanpa merasakan tekanan yang berlebihan. Program-program yang sesuai dengan usia dan kebutuhan pendidikan mereka lebih disarankan ketimbang pendekatan yang bisa menimbulkan trauma.
Tindak Lanjut dari Komnas HAM
Dengan laporan yang diajukan oleh wali murid ini, Komnas HAM dipastikan akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan ini. Mereka mungkin akan melakukan investigasi untuk memahami lebih dalam terkait dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini bagi anak-anak yang terlibat.
Komnas HAM berkomitmen untuk memastikan bahwa perlindungan hak anak tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pendidikan. Dengan demikian, harapan masyarakat adalah agar akan ada perbaikan dan pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
