KAMI INDONESIA – Menteri BUMN Erick Thohir memberikan tanggapan terkait wacana penempatan kantor kementerian dan BUMN di IKN Nusantara. Ia menyatakan bahwa BUMN akan segera mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hal ini.
Hingga kini, belum ada keputusan definitif terkait usulan tersebut, dan Erick belum menyatakan dukungannya pada ide penempatan BUMN di IKN.
Usulan Penempatan BUMN di IKN
Usulan mengenai penempatan BUMN di IKN digulirkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima. Ia menekankan pentingnya mengisi IKN agar tidak terlihat kosong dan menyarankan agar seluruh BUMN dapat memiliki kantor di OIKN.
Aria menegaskan, “Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas,” saat berbicara di kompleks parlemen, Jakarta Pusat.
Rencana ini muncul di tengah diskusi mengenai perkembangan infrastruktur di IKN serta kebutuhan mengoptimalkan ruang yang ada di ibu kota negara baru.
Dukungan dari Pihak Legislatif
Herman Khaeron, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat, juga mengungkapkan bahwa penempatan kantor kementerian di IKN sangat memungkinkan. “Ya mungkin saja, bisa saja. Bisa saja tentu ini menjadi domain dan menjadi kewenangannya pemerintah,” ujarnya.
Khaeron memberikan contoh konkret, menyebutkan bahwa kementerian seperti Kementerian Kehutanan dapat dipindahkan ke IKN untuk mendukung aktivitas serta pengembangan wilayah baru ini.
Tanggapan Menteri BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir belum memberikan informasi lanjut mengenai kesiapan BUMN untuk menempati IKN. “Nanti BUMN statement sendiri,” katanya singkat saat wartawan menanyakan mengenai hal tersebut di gedung DPR RI.
Topik penempatan kantor di IKN Nusantara menjadi perbincangan hangat, baik di kalangan media maupun publik. Berbagai pendapat muncul untuk memastikan IKN tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga berfungsi secara aktif sebagai ibu kota negara yang baru.
