KAMI INDONESIA – Pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip) telah dinodai oleh berbagai praktik yang merugikan mahasiswa. Keterlibatan senior dalam proses pendidikan telah menimbulkan banyak masalah.
Beberapa tindakan arogansi dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh sejumlah senior PPDS menjadi sorotan publik, terutama dalam sistem pendidikan yang seharusnya berlandaskan pada egalitarianisme dan pembelajaran yang adil.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, sejumlah terdakwa dihadapkan pada tuduhan melakukan pemerasan terhadap junior-junior mereka, dengan praktik memaksa mereka untuk membayar iuran yang tidak resmi.
Iuran tersebut mencapai puluhan juta rupiah, dan diklaim sebagai biaya operasional pendidikan. Namun, banyak mahasiswa yang merasa terpaksa dan tertekan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Sistem Hierarki dan Pasal Anestesi
Salah satu isu terbesar dalam kasus ini adalah adanya sistem hierarki yang ketat di lingkungan PPDS Undip, di mana senior dianggap selalu benar. Hal ini terwujud dalam istilah ‘Pasal Anestesi’, yang menjelaskan bahwa bila seorang senior melakukan kesalahan, mereka tidak perlu mengakui, dan junior harus tetap tunduk kepadanya.
Praktik ini menciptakan suasana di mana semua keputusan didominasi oleh senior, membuat junior tidak diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat.
Seiring dengan itu, mahasiswa junior diwajibkan untuk membayar sejumlah iuran untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang seharusnya merupakan tanggung jawab institusi seharusnya. Iuran yang diberlakukan ini sering kali terasa seperti pemaksaan, dan hal ini adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak mahasiswa atas pendidikan yang layak.
Dampak terhadap Mahasiswa
Praktik pemaksaan dan pembayaran ilegal ini berdampak signifikan terhadap mental dan kondisi finansial mahasiswa. Banyak di antara mereka yang merasa terjebak, tidak memiliki pilihan lain selain membayar iuran untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini menciptakan beban psikologis yang berat bagi mahasiswa, yang seharusnya fokus belajar dan berlatih di bidang kedokteran.
Selain itu, pemaksaan untuk membayar biaya joki dalam mengerjakan tugas-tugas juga memperburuk situasi. Dengan biaya yang mencapai Rp 88 juta, mahasiswa terpaksa mencari jalan pintas demi mendapatkan nilai yang baik, mengabaikan esensi dari pendidikan itu sendiri.
Ini merupakan ironi dalam dunia kedokteran, di mana kejujuran dan etika seharusnya menjadi dasar dalam setiap tindakan.
Respon dari Pihak Universitas dan Kementerian Kesehatan
Menanggapi kasus ini, Kementerian Kesehatan RI menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pendidikan di rumah sakit, termasuk di institusi pendidikan kedokteran. Perbaikan komunikasi antara pihak universitas dan mahasiswa diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung bagi mahasiswa.
Universitas Diponegoro juga diharapkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program PPDS, termasuk kebijakan internal yang ada. Pembenahan tata kelola yang mencakup transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan agar masalah serupa tidak terulang di masa depan.
Pendidikan Kedokteran yang Sehat dan Berkelanjutan
Kasus PPDS Undip menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Pendidikan yang baik seharusnya tidak hanya dilihat dari segi akademis, tetapi juga dari segi integritas dan etika.
Mahasiswa harus ditempatkan pada posisi di mana mereka dapat belajar dengan baik tanpa tekanan dari senior yang arogansi.
Pendidikan kedokteran seharusnya menjadi pengalaman yang membangun karakter, kepemimpinan, dan kemampuan berkolaborasi. Dengan mengubah budaya yang bola kaca ini, di mana junior selalu dituangkan sesuai keinginan senior, niscaya generasi baru dokter yang lebih humanis dan kompeten akan berkembang, siap untuk menghadapi tantangan di dunia kesehatan.
Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap reformasi sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Kesadaran akan buruknya praktik-praktik yang ada akan mendorong perubahan nyata dalam lingkungan pendidikan. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan mahasiswa, tetapi demi peningkatan kualitas layanan kesehatan di masa depan.
Generasi yang mendatang sangat diharapkan untuk terlibat aktif dalam mendiskusikan dan memperjuangkan hak pendidikan yang lebih baik.
Suara mereka sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, bebas dari pemerasan dan praktik tidak etis. Dalam dunia yang terus berkembang, sikap kolaboratif dan inklusif harus menjadi pedoman bagi mahasiswa dan senior dalam pendidikan kedokteran.
