KAMI INDONESIA – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksi mencapai 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp 662 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat di Istana Kepresidenan pada 22 Juli 2025.
Kenaikan defisit ini terjadi akibat penerimaan negara yang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja negara yang telah ditetapkan. Menurut Sri Mulyani, defisit tersebut meningkat dari proyeksi awal yang mencatat 2,53% PDB.
Proyeksi Defisit APBN 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan di Istana Kepresidenan menyampaikan, “Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB.” Pernyataan ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal defisit anggaran.
Besaran defisit yang diprediksi mencapai Rp 662 triliun lebih besar dibandingkan target awal yang ditetapkan sebesar Rp 616 triliun. Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan defisit tersebut disebabkan oleh perkembangan penerimaan negara yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja negara.
Laporan APBN dan Realisasi Penerimaan
Laporan APBN per Mei 2025 mencatat defisit mencapai Rp 21 triliun, yang setara dengan 0,09% dari PDB. Ini mencerminkan perubahan yang signifikan dari bulan sebelumnya, di mana APBN masih menunjukkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun.
Hingga Mei 2025, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 995,3 triliun, yang hanya mencapai 33,1% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 1.016,3 triliun, yang merupakan 28,1% dari target.
Kondisi Ekonomi dan Tantangan ke Depan
Peningkatan defisit ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Adanya ketidaksesuaian antara penerimaan dan belanja negara dapat memicu kekhawatiran atas kestabilan ekonomi di tengah kondisi global yang tidak menentu.
Dengan proyeksi yang semakin memburuk, Sri Mulyani dan timnya harus menghadapi tantangan dalam menyusun kebijakan yang efektif untuk memperbaiki keadaan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa ekonomi negara tetap terjaga.
