KAMI INDONESIA – Dalam Sidang Tahunan MPR yang berlangsung di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan untuk mengatasi masalah korupsi yang telah merajalela di Indonesia.
Prabowo mengakui bahwa korupsi telah menjadi isu besar yang mengancam berbagai institusi, termasuk BUMN dan BUMD, dan harus dihadapi secara terbuka.
Transparansi sebagai Kunci Mengatasi Korupsi
Prabowo menyatakan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan menyebabkan korupsi. Dalam pidatonya, ia mengatakan, “Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan.”
Ia menambahkan bahwa sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang absolut tanpa pengawasan akan selalu berujung pada korupsi. Hal ini menjadi peringatan bagi setiap penguasa untuk memastikan ada transparansi di setiap langkahnya.
Korupsi di Seluruh Tingkatan
Prabowo menegaskan bahwa masalah korupsi tidak bisa dihindari di setiap tingkatan birokrasi. “Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita, perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat tapi juga di BUMN dan BUMD, menegaskan bahwa fakta ini tidak bisa ditutup-tutupi.
Tantangan Besar Memerangi Korupsi
Setelah hampir 10 bulan menjabat, Prabowo mengaku semakin menyadari betapa besar tantangan yang dihadapi terkait korupsi. Ia menjelaskan bahwa, “Setelah saya 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita.”
Ia menekankan pentingnya melaporkan masalah ini kepada masyarakat, sebagai langkah untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan di lingkungan pemerintahan.
