KAMI INDONESIA – Presiden Joko Widodo mengonfirmasi bahwa ia memberikan instruksi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, untuk melakukan impor gula. Pernyataan ini diungkapkan Jokowi terkait klaim Lembong mengenai perintah untuk mengendalikan lonjakan harga gula.
Jokowi menjelaskan bahwa sebagai presiden, tugasnya adalah merumuskan kebijakan, sementara pelaksanaan teknis menjadi tanggung jawab kementerian terkait. Dalam keterangan persnya di Solo, ia menekankan pentingnya pemisahan antara kebijakan dan teknik implementasi.
Penetapan Kebijakan Impor Gula
Joko Widodo menegaskan bahwa semua kebijakan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan impor gula, adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai Presiden. Ia menyatakan, ‘Yang namanya negara, seluruh kebijakan itu dari Presiden.’
Meski demikian, Jokowi menekankan bahwa pelaksanaan teknis berkaitan dengan impor gula sepenuhnya berada di tangan kementerian terkait. Ia menyatakan, ‘Siapapun presidennya, teknisnya ada di kementerian.’
Perkembangan Kasus Tom Lembong
Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan, saat ini menjalani vonis hukuman 4,5 tahun penjara serta denda sebesar Rp750 juta karena terlibat dalam korupsi terkait impor gula. Terkait dengan putusan tersebut, Lembong dan pihak kejaksaan mengajukan banding.
Dalam proses persidangan, Lembong menyatakan bahwa ia menerima instruksi langsung dari Presiden Jokowi untuk mengatasi fluktuasi harga pangan, terutama gula. Ia mengungkapkan, ‘Kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut.’
Sumber Perintah dari Presiden
Lembong menjelaskan bahwa perintah mengenai pengendalian harga disampaikan dalam beberapa forum, seperti sidang kabinet dan pertemuan bilateral di Istana. ‘Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di Istana biasanya,’ tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa instruksi tersebut juga disampaikan oleh Menko Perekonomian yang merupakan atasan langsungnya, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan.
