KAMI INDONESIA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam menangani isu-isu politik yang berdampak pada stabilitas Indonesia. Terbaru, ia berpartisipasi dalam rapat penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di mana Dasco memainkan peran kunci dalam merumuskan kesepakatan yang mengakhiri sengketa yang telah berlangsung lama.
Penyelesaian Sengketa Wilayah
Keberadaan Sufmi Dasco dalam rapat yang membahas sengketa empat pulau antarprovinsi menarik perhatian publik. Ia mewakili DPR RI dan menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan antara gubernur Aceh dan Sumatera Utara mengenai status kepemilikan keempat pulau tersebut.
Dasco menekankan bahwa dokumen lama yang memperkuat klaim Aceh atas keempat pulau tersebut telah ditemukan dan akan segera ditandatangani oleh kedua gubernur. Hal ini diharapkan dapat mengakhiri sengketa yang dimulai sejak terbitnya Keputusan Mendagri pada 25 April 2025.
Peran Dasco di Tengah Isu-Persoalan Nasional
Selain sengketa pulau, Dasco juga terlibat dalam isu penting lainnya, seperti pengumuman kabinet oleh Presiden Prabowo dan keputusan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia telah memberikan pernyataan untuk meredam potensi gejolak sosial di masyarakat saat keputusan pajak diumumkan.
Dasco turut berperan dalam menyelesaikan polemik tentang gas elpiji subsidi. Setelah melakukan komunikasi intensif dengan Presiden, ia mengumumkan bahwa pengecer dapat kembali menjual gas melon, memberikan kelegaan bagi konsumennya.
Analisis Peran Strategis Dasco
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyatakan bahwa peran Dasco mirip dengan Luhut Binsar Pandjaitan di masa lalu. ‘Peran Dasco ini mengingatkan saya dengan jejak LBP di masa Presiden Jokowi sebagai ‘Super’ Menko’, ujarnya.
Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, partai yang saat ini memimpin Koalisi Merah Putih, posisi Dasco sangat strategis ketika presiden tidak dapat hadir, yang memungkinkan dia mengambil keputusan penting demi kelancaran pemerintahan.
