KAMI INDONESIA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR mulai 31 Agustus 2025. Kebijakan ini merupakan reaksi terhadap permintaan masyarakat untuk meningkatkan transparansi anggaran dan reformasi kebijakan.
Dasco dalam pernyataannya juga menegaskan bahwa tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan hanya akan berlaku selama setahun, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dan setelah itu anggota DPR tidak akan menerima tunjangan tersebut.
Penghentian Tunjangan Perumahan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa tunjangan perumahan untuk anggota DPR akan berakhir pada 31 Agustus 2025. “Dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ucapnya saat audiensi dengan mahasiswa di Jakarta.
Dasco menjelaskan bahwa tunjangan senilai Rp50 juta per bulan hanya akan diberikan dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. “Anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya Rp50 juta, dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025,” jelasnya.
Setelah periode tersebut, anggota DPR tidak akan lagi menerima tunjangan perumahan. Dasco menegaskan bahwa tunjangan ini ditujukan untuk kontrak rumah selama masa jabatan mereka.
Tuntutan Rakyat yang Harus Dipenuhi
Masyarakat juga mencatat sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR, di antaranya adalah permintaan untuk membekukan kenaikan gaji anggota DPR serta transparansi anggaran. Sebanyak 17 tuntutan tersebut juga berkaitan dengan berbagai lembaga, termasuk TNI dan kepolisian.
Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa tuntutan tersebut ditargetkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dengan deadline yang bervariasi antara sepekan hingga satu tahun. Tuntutan ini mencakup pembersihan dan reformasi besar-besaran di DPR, serta menuntut kepolisian untuk menindaklanjuti kasus demonstrasi.
Penguatan lembaga pengawas independen juga menjadi bagian dari tuntutan agar pemerintah dapat berfungsi lebih transparan dan akuntabel.
Janji Perbaikan dari DPR
Dalam audiensi tersebut, Dasco menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan yang menuai kontroversi. Ia berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh berkaitan dengan kebijakan tunjangan yang ada saat ini.
Tuntutan yang diajukan oleh mantan mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan adanya harapan untuk reformasi yang lebih baik di DPR. Diharapkan, masalah ini dapat menjadi bahan diskusi penting dalam upaya memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Dengan adanya tindakan tegas terhadap tunjangan dan pemenuhan tuntutan lainnya, masyarakat diharapkan dapat merasakan perubahan positif dalam pengelolaan anggaran serta kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
