KAMI INDONESIA – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk menerapkan kondisi darurat militer di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (1/9/2025).
Jenderal Tandyo menjelaskan bahwa penanganan aksi demonstrasi merupakan ranah Polri, dan TNI hanya akan memberikan bantuan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Tanggung Jawab Penanganan Aksi Massa
Dalam pernyataannya, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mengungkapkan bahwa penanganan aksi massa yang anarkis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri. ‘Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,’ jelas Tandyo.
Ia juga menambahkan bahwa TNI hanya akan turun tangan jika situasi keamanan semakin memburuk dan Polri meminta bantuan. TNI berkomitmen untuk bekerja sama dengan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah meningkatnya aksi demonstrasi.
Arahan Presiden Prabowo Subianto
Tandyo menjelaskan bahwa komitmen TNI untuk bekerja sama dengan Polri semakin diperkuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan pada Sabtu (30/8) antara Panglima TNI dan Kapolri.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta agar kedua institusi ini memperkuat kerja sama untuk meredam aksi massa yang semakin sering terjadi. ‘Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu,’ ujar Tandyo.
Komitmen TNI Dalam Penjagaan Keamanan
Tandyo menegaskan kembali bahwa TNI berpegang pada prinsip untuk tidak mengambil alih kewenangan Polri dalam menjaga keamanan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara TNI dan Polri untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai.
‘Baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,’ ungkap Tandyo, menekankan pentingnya koordinasi antara kedua institusi dalam menghadapi tantangan keamanan.
