KAMI INDONESIA – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah melakukan pencabutan lebih dari 6.000 visa pelajar internasional, dengan sebagian terkait dengan demonstrasi yang mendukung Palestina.
Langkah ini mencerminkan ketatnya kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Pencabutan Visa dan Penyebabnya
Menurut penjelasan Deplu AS, pencabutan visa ini melibatkan pelanggaran hukum, termasuk pengemudian dalam keadaan mabuk serta tuduhan dukungan terhadap terorisme.
Sekitar 4.000 dari total visa yang dicabut berasal dari pelanggaran hukum, yang mencakup berbagai tindakan kriminal.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan perlunya peninjauan ketat terhadap perilaku pemegang visa dan memperingatkan bahwa pencabutan visa akan terus berlanjut.
Dia menambahkan, “Kami akan terus mencabut visa orang-orang yang berada di sini sebagai tamu dan mengganggu fasilitas pendidikan tinggi kami.”
Imbas Kebijakan Terhadap Mahasiswa Internasional
Kebijakan imigrasi yang ketat telah mengubah proses pengajuan visa bagi mahasiswa internasional sejak awal pemerintahan Trump.
Beberapa kali, pemerintah AS menghentikan penjadwalan janji pembuatan visa, sehingga menghalangi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di negara tersebut.
Salah satu ketentuan baru adalah kewajiban bagi pemohon visa untuk mempublikasikan akun media sosial mereka, yang bertujuan untuk memperketat penyaringan.
Data terbaru mencatat lebih dari 1,1 juta siswa internasional terdaftar di perguruan tinggi AS pada tahun ajaran 2023-2024, dengan 8.348 di antaranya berasal dari Indonesia.
Reaksi Terhadap Kebijakan dan Masa Depan Mahasiswa
Langkah pencabutan visa ini menuai kritik dari Partai Demokrat di AS, yang menilai kebijakan tersebut sebagai serangan terhadap proses hukum.
Ada seruan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan ini, mengingat dampaknya terhadap mahasiswa internasional yang berkontribusi pada komunitas pendidikan.
Kekhawatiran terus muncul di kalangan mahasiswa dari Indonesia dan negara lain, terkait dengan tantangan dalam mengejar pendidikan di luar negeri.
Ketidakpastian ini tidak hanya mengganggu mahasiswa yang sedang terdaftar, tetapi juga calon pelajar yang berencana untuk mendaftar di institusi di AS.
