KAMI INDONESIA – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Tenggara berhasil menangkap Bupati Kolaka Timur, Abd Azis. Penangkapan ini menambah daftar panjang OTT yang dilakukan KPK selama tahun ini.
Detail Penangkapan Bupati Kolaka Timur
Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, ditangkap oleh KPK dalam OTT yang berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam pernyataannya menyebut, ‘(Bupati) Koltim,’ yang referensinya langsung pada Abd Azis.
Johanis Tanak tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai jumlah orang yang ditangkap atau materi yang disita selama operasi. ‘Tim masih di sana,’ ungkapnya, mengindikasikan bahwa proses investigasi tengah berlangsung.
Di Jakarta, Jubir KPK, Budi Prasetyo, juga menegaskan bahwa beberapa tim KPK masih aktif di lapangan. ‘Tim masih di lapangan nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa,’ jelas Budi.
Operasi Tangkap Tangan Sebelumnya oleh KPK
Penangkapan Bupati Kolaka Timur ini merupakan tangkapan ketiga KPK selama tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah melakukan dua operasi tangkap tangan lainnya, termasuk kasus proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu.
KPK juga menindaklanjuti perkara suap terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi di berbagai daerah.
Hasil OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini menegaskan bahwa lembaga antikorupsi ini tidak pandang bulu dalam melawan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
Konsistensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi
KPK terus menunjukkan konsistensi dalam tindakan hukum terhadap praktik korupsi, tidak hanya di tingkat tinggi tetapi juga di tingkat daerah. Penangkapan Bupati Kolaka Timur menegaskan bahwa KPK mengawasi secara ketat mereka yang berposisi strategis dan berpotensi melakukan tindakan korupsi.
Sebagai penegak hukum, KPK berperan penting dalam menjaga integritas pemerintahan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Penangkapan ini diharapkan dapat memberikan sinyal tegas bahwa tindakan korupsi akan mendapat sanksi yang berat.
Keteguhan KPK dalam memberantas korupsi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.
