KAMI INDONESIA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengambil langkah tegas dengan mencabut bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terlibat judi online. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memastikan bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Koordinasi intensif dengan berbagai institusi, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Dinas Sosial, dilakukan untuk mendeteksi penyalahgunaan bansos yang berkembang di masyarakat.
Koordinasi untuk Deteksi Penyalahgunaan Bansos
Pemprov DKI Jakarta telah mengintensifkan kerja sama dengan PPATK, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, dan Inspektorat untuk mendeteksi penyalahgunaan bansos. Langkah ini diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif mengenai keterlibatan warga dalam aktivitas judi online.
Nota kesepahaman ditandatangani pada Rabu (23/7) antara PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk penanganan lebih lanjut. Kerjasama ini menjadi bagian dari strategi menangkal tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mungkin terkait dengan praktik judi online.
Data Penyaluran Bansos dan Keterlibatannya dalam Judi Online
Dalam data yang dihimpun PPATK, terdapat 602.419 warga DKI Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 15 ribu di antaranya merupakan penerima bansos dengan total nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun.
“Di antara 602 ribu orang tersebut, terdapat 15.033 warga DKI Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan.
Komitmen Gubernur DKI Jakarta untuk Keadilan Sosial
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan bahwa bansos ditujukan untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan akan mengalihkan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan jika ditemukan keterlibatan dalam praktik judi online.
“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya di acara di Gelora Bung Karno.
Pramono juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk penyaluran bansos agar tepat sasaran. “Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” tambahnya.
