KAMI INDONESIA – Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah berani dengan merencanakan penghapusan sistem outsourcing di Indonesia. Kebijakan ini diumumkan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kondisi kerja di negara ini.
Sistem outsourcing, yang selama ini banyak menuai kritik, dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga kerja. Hal ini menciptakan pergeseran dalam sistem ketenagakerjaan yang banyak dipakai di berbagai sektor industri.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa kementeriannya sedang menyusun Peraturan Menteri (Permenaker) sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden.
Aturan ini diharapkan menjadi acuan dalam proses penghapusan dan pengaturan kembali sistem kerja alih daya. Yassierli menekankan bahwa penyusunan aturan ini tidak hanya penting untuk menanggapi instruksi Presiden, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi buruh.
Penghapusan sistem outsourcing ini mendapatkan landasan kuat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023, yang menilai beberapa aspek dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.
Hasil kajian ini menunjukkan perlunya adanya perbaikan dan evaluasi sistem ketenagakerjaan yang ada saat ini. Di samping itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga berfokus pada persiapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.
Dampak terhadap Tenaga Kerja
Dengan dihapuskannya sistem outsourcing, diharapkan tenaga kerja dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan hak-haknya sebagai pekerja. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja, karena mereka tidak akan lagi terjebak dalam skema yang sering kali merugikan.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan dan memberikan sekuritas pekerjaan yang lebih baik bagi para buruh.
Penyusunan aturan ini melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan buruh, pengusaha, dan ahli ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan merancang serangkaian diskusi dan workshop untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan stakeholders lainnya.
Hal ini bertujuan agar aturan yang dihasilkan nanti tidak hanya bermanfaat tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak.
Kebijakan penghapusan outsourcing ini menjadi titik awal penting dalam upaya perbaikan sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan adanya langkah yang jelas dari pemerintah, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara hak pekerja dan kebutuhan industri.
Masa depan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkeadilan menjadi harapan besar bagi setiap pekerja di tanah air. Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus bergerak maju dan menindaklanjuti semua instruksi hingga tercapainya tujuan tersebut.
