KAMI INDONESIA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru saja mengeluarkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi karyawan terkait penahanan ijazah. Hal ini menjadi langkah signifikan dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia.
Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa penahanan ijazah karyawan di berbagai perusahaan selama ini dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dengan ketetapan ini, para pekerja tidak lagi terjebak dalam situasi yang membatasi mereka untuk berkembang dalam karir.
Kebijakan ini ditujukan untuk menanggulangi praktik penahanan ijazah yang umum terjadi, di mana banyak perusahaan menggunakan ijazah sebagai alat untuk mengikat karyawan agar tidak meninggalkan pekerjaan mereka.
Dasar Hukum Larangan Penahanan Ijazah
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 secara jelas melarang praktik penahanan ijazah dan dokumen pribadi karyawan. Kemenaker bahkan memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenakan sanksi pidana.
Larangan ini juga dimaksudkan untuk mendorong tanggung jawab sosial perusahaan dalam mematuhi hak-hak karyawan. Praktik penahanan ijazah tidak hanya mengganggu hak pekerja, tetapi juga dapat mengecilkan semangat karyawan serta menurunkan produktivitas perusahaan.
Dampak Penahanan Ijazah Terhadap Produktivitas
Penahanan ijazah dapat menjadi beban psikologis bagi karyawan, yang dapat berpengaruh pada semangat dan moral kerja. Banyak pekerja yang merasa terancam atau tertekan jika ijazah mereka ditahan, sehingga menyebabkan kinerja mereka menurun.
Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada produktivitas perusahaan itu sendiri. Ketidakpuasan karyawan akibat penahanan ijazah dapat mempengaruhi budaya kerja yang sehat. Karyawan yang bahagia dan merasa aman dalam pekerjaannya cenderung lebih produktif, kreatif, dan loyal terhadap perusahaan.
Ini menjadi faktor penting yang harus dipahami oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
Respons Perusahaan dan Buruh terhadap Kebijakan ini
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik kebijakan ini dan menekankan perlunya perusahaan untuk tidak menahan ijazah tanpa alasan yang jelas. Hal ini menjadi pertanda positif bagi hubungan industrial yang lebih baik di antara perusahaan dan pekerja.
Sementara itu, dari sisi buruh, serikat pekerja juga mendukung larangan ini. Mereka menyadari betapa banyaknya kasus penahanan ijazah di berbagai sektor pekerjaan, yang semakin menyulitkan mereka untuk berkembang. Kebijakan ini memberikan harapan baru bagi perlindungan hak-hak pekerja di tanah air.
Sanksi Bagi Pelanggar Kebijakan
Jika ada perusahaan yang melanggar ketentuan ini dan menahan ijazah tanpa alasan yang sah, sanksi pidana akan dikenakan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak karyawan.
Sanksi yang tegas diharapkan dapat mencegah perusahaan melakukan praktik tidak etis ini di masa depan, serta mendorong perusahaan untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan adil.
Arah Baru untuk Hak Pekerja
Dengan terbitnya Surat Edaran ini, Kemnaker menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak-hak pekerja. Kebijakan larangan penahanan ijazah karyawan adalah langkah penting menuju lingkungan kerja yang lebih adil dan beradab.
Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan akses penuh terhadap dokumen pribadi mereka, termasuk ijazah, untuk menunjang perkembangan karier mereka. Kebijakan ini harus dipatuhi oleh semua perusahaan agar dapat menciptakan suasana kerja yang sehat dan produktif.
