KAMI INDONESIA – Eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, telah melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara terhadapnya ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).
Pengacara Lembong menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan kritik terhadap profesionalitas hakim dalam penegakan hukum.
Laporan Pengacara dan Kritikan terhadap Hakim
Ari Yusuf Amir, selaku pengacara Lembong, mengungkapkan bahwa mereka telah resmi melayangkan laporan dan berharap MA serta KY dapat memprosesnya dengan baik.
Ia menekankan, ‘Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan.’
Laporan ini bukan semata-mata untuk meringankan vonis yang dijatuhkan kepada Lembong, tetapi lebih kepada menyoroti aspek etika dan profesionalisme hakim di pengadilan.
Ari menuturkan bahwa aksi tersebut demi penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan sebenarnya sudah menjadi sorotan di sejumlah kalangan.
Konteks Pemberian Abolisi dan Amnesti
Sebelumnya, DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi dengan pemerintah membahas surat dari Presiden RI mengenai pemberian abolisi dan amnesti.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR telah memberikan persetujuan atas surat yang diajukan.
Pembicaraan mengenai abolisi dan amnesti ini salah satunya berkaitan dengan eks Menteri Perdagangan, Tom Lembong.
Dasco mengungkapkan, ‘Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong.’
Reaksi Publik dan Harapan Ke Depan
Reaksi masyarakat terhadap laporan yang dilakukan Lembong ini beragam, mencerminkan harapan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Banyak pihak berharap langkah ini dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem peradilan yang ada saat ini.
Tuntutan untuk peningkatan profesionalitas hakim menjadi salah satu fokus utama, dan laporan ini diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih substansial.
Ke depannya, semua pihak menunggu perkembangan terbaru dari MA dan KY mengenai proses pelaporan ini serta dampaknya terhadap nasib Lembong dan mereka yang terlibat dalam sistem hukum.
