KAMI INDONESIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara nonaktif, Topan Ginting, dan menemukan uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar serta beberapa senjata api.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang melibatkan sejumlah pejabat lainnya.
Detail Penemuan dalam Penggeledahan
Penggeledahan yang dilaksanakan pada Rabu, 2 Juli 2025, menghasilkan temuan signifikan berupa uang tunai sekira Rp 2,8 miliar dan dua senjata api.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa temuan ini akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.
Budi menjelaskan bahwa jenis senjata yang ditemukan meliputi pistol Baretta yang dilengkapi dengan tujuh butir amunisi serta senapan angin dengan dua paket amunisi.
Pengawasan lebih lanjut mengenai asal-usul senjata-senjata tersebut juga menjadi fokus KPK berkolaborasi dengan pihak kepolisian.
Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan
Awal mula penggeledahan terkait dugaan korupsi ini berakar dari indikasi bahwa Topan Ginting mengatur perusahaan swasta tertentu agar memenangkan lelang proyek dengan keuntungan yang besar.
Kasus ini tidak hanya melibatkan Topan, tetapi juga sejumlah orang lainnya yang diduga sebagai tersangka.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Topan Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, M Akhirun Pilang, dan M Rayhan Dulasmi Pilang.
Mereka diduga berkolusi untuk menguntungkan pihak terkait dalam proyek-proyek tersebut.
Proses Hukum yang Berlanjut
Budi Prasetyo menambahkan bahwa tim KPK akan terus melakukan penggeledahan di beberapa lokasi lain di wilayah Sumatera Utara yang berkaitan dengan kasus ini.
KPK berupaya mendalami lebih dalam keterlibatan dan peran masing-masing tersangka dalam rangka kasus korupsi yang melibatkan nama Topan Ginting.
Dengan penemuan uang tunai dan senjata api, KPK menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum terhadap praktik korupsi di sektor pemerintahan.
Penegakan hukum ini memberikan harapan untuk menyelesaikan praktik korupsi, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur yang signifikan.
