KAMI INDONESIA – Kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh perbankan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat seputar kemungkinan penarikan uang secara massal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan terkait penarikan uang secara besar-besaran.
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan Indonesia. Selain itu, Ivan menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan rekening agar tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
PPATK Menyikapi Isu Penarikan Uang Massal
Dalam merespons situasi yang tengah memanas di media sosial, PPATK memberikan klarifikasi terkait isu penarikan uang massal yang viral di berbagai platform. Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa tidak ada laporan dari pihak perbankan mengenai penarikan tersebut.
Ivan menambahkan, “Ini buat melindungi dan menjaga kepentingan publik, akan menambah kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan Indonesia.” Kebijakan pemblokiran rekening dormant ini merupakan langkah preventif untuk melindungi keuangan publik dari praktik-praktik yang merugikan.
Ia juga menjelaskan pentingnya bagi masyarakat untuk memahami bahwa rekening mereka tetap aman. “Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rekening 100% aman, hak dan kewajiban nasabah utuh tidak berkurang,” tegasnya.
Reaksi Masyarakat di Media Sosial
Kekhawatiran di masyarakat semakin meningkat seiring dengan informasi yang beredar di platform media sosial, terutama TikTok. Banyak video yang menunjukkan antrean panjang di bank untuk menarik uang menjadi viral, hingga menarik perhatian penggiat media.
Dalam salah satu unggahan di TikTok, seorang pengguna menunjukkan kerumunan yang sedang antre, dengan keterangan, “Masyarakat serentak tarik uang di bank sebelum rekening diblokir.” Hal ini menunjukkan dampak dari informasi yang tidak terverifikasi dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.
Sejumlah pengguna media sosial mengungkapkan keprihatinan mengenai kerugian yang mungkin dialami oleh masyarakat akibat kebijakan tersebut. Mereka meminta pemerintah untuk tidak mengeluarkan aturan yang dapat merugikan nasabah.
Informasi Terkait Rekening Dormant
Rekening dormant merujuk pada rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pemblokiran ini dirancang untuk menghindari praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengambil langkah serupa dengan memblokir 66 ribu rekening yang diduga terlibat dalam penipuan, yang menyebabkan kerugian hingga Rp 4,1 triliun. Tindakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketertiban di sektor keuangan.
Dari pihak PPATK dan OJK, diharapkan bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Kedua institusi ini mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
