KAMI INDONESIA – Sebuah pernyataan kontroversial muncul ketika Kasmudjo, seorang mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan bahwa dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh spekulasi publik serta berbagai laporan yang mengklaim bahwa Kasmudjo memiliki peran lebih dari sekadar pengajar bagi Jokowi selama masa kuliah di UGM. Kasmudjo menuturkan bahwa ia hanya bertindak sebagai dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi, yang mana itu adalah tugas Prof. Sumitro.
Pernyataan Resmi dari UGM
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, memberikan konfirmasi yang mendukung pernyataan Kasmudjo. Ia menyatakan bahwa Kasmudjo memang bertugas sebagai dosen pembimbing akademik dari Jokowi, tetapi tidak terlibat dalam proses pembuatan skripsi.
Ini memperjelas posisi Kasmudjo di lembaga pendidikan, khususnya dalam konteks tunjukannya kepada mahasiswa saat itu.
Klarifikasi Kasmudjo
Kasmudjo menegaskan bahwa klaim bahwa dirinya membimbing skripsi Jokowi sama sekali tidak akurat. Ia menyatakan bahwa selama masa Jokowi berkuliah dari 1980 hingga 1985, ia baru saja memulai karir akademiknya, dengan jabatan asisten dosen yang membatasi perannya dalam mengajar dan mendampingi mahasiswa secara langsung.
Kasmudjo menjelaskan bahwa fungsi utamanya pada waktu itu adalah membantu mahasiswa dalam memahami teori-teori yang ada, tetapi tidak terlibat dalam pembuatan skripsi.
Pendidikan dan Peran Kasmudjo di UGM
Kasmudjo bergabung dengan UGM sebagai asisten dosen pada tahun 1977 dan baru diangkat menjadi dosen penuh setelah memenuhi syarat-syarat tertentu di tahun 1986.
Selama periode tersebut, interaksi antara Kasmudjo dengan mahasiswa terbatas pada penyampaian materi tanpa keterlibatan langsung dalam holistik pendampingan penyusunan skripsi, yang merupakan tugas dosen pembimbing skripsi yang sah.
Proses Kelulusan Jokowi yang Terpisah
Dalam konteks polemik mengenai daftar riwayat hidup dan ijazah Jokowi, Kasmudjo mengklaim tidak terlibat dalam apapun yang berkaitan dengan proses kelulusan Jokowi.
Menurutnya, itu sepenuhnya menjadi domain Prof. Sumitro. Ia menekankan bahwa ia tidak memiliki akses atau pengetahuan mengenai isi skripsi atau ijazah Jokowi, yang menyebabkan berbagai tuduhan yang menyebutkan adanya ketidakberesan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pihaknya.
Impak dari Kontroversi Ini
Kontroversi ini bukan hanya melibatkan Kasmudjo, tetapi juga menyoroti pentingnya transparansi di institusi pendidikan tinggi, terutama yang berkaitan dengan rekam jejak akademik tokoh publik.
Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya asumsi dapat berubah menjadi rumor jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini juga menjadi pengingat bagi institusi pendidikan untuk menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka antara dosen, mahasiswa, dan publik.
