KAMI INDONESIA – KAI Commuter mengumumkan langkah rekayasa jalur KRL untuk mengantisipasi demonstrasi buruh yang direncanakan berlangsung di Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025.
Sebagai salah satu opsi, layanan KRL Rangkasbitung akan ditutup dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah.
Penutupan dan Rekayasa Jadwal Perjalanan
KAI Commuter berencana menutup layanan Commuter Line Rangkasbitung dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika situasi jalur tidak aman. Joni Martinus menjelaskan bahwa perjalanan hanya akan berlangsung hingga Stasiun Kebayoran dan kemudian kembali ke Serpong, Parungpanjang, atau Rangkasbitung.
Rekayasa jadwal perjalanan juga akan dilakukan dengan memfokuskan perjalanan pada waktu sore hingga malam hari untuk mengurangi kepadatan penumpang. Penyesuaian ini bersifat situasional dan akan tetap memperhatikan kondisi di lintasan.
Dalam upaya menjaga kenyamanan pengguna, KAI Commuter menghimbau agar penumpang mencari alternatif stasiun keberangkatan, terutama bagi mereka yang biasa menggunakan Stasiun Palmerah. Saran tersebut bertujuan untuk mengurangi kepadatan penumpang di lokasi-lokasi tertentu.
Pengamanan di sekitar Pusat Aksi
KAI Commuter memperkuat keamanan dengan menambah jumlah petugas pengamanan di stasiun yang berdekatan dengan lokasi demonstrasi. Rencananya, akan ada 154 petugas yang disiagakan, terdiri dari 50 personel di Stasiun Tanah Abang, 53 di Palmerah, 24 di Kebayoran, dan 27 di Stasiun Karet.
Dari pihak KAI Commuter serta unsur TNI/Polri, tambahan personel ini dirasa sangat penting mengingat potensi keramaian dan aktivitas demonstrasi yang akan terjadi. Masyarakat pun diimbau untuk menjaga ketertiban selama masa demo berlangsung.
Dengan langkah-langkah ini, KAI Commuter berharap agar keselamatan penumpang tetap terjaga dan perjalanan KRL tidak terganggu oleh aksi demonstrasi yang akan diadakan oleh buruh.
Tuntutan Dalam Aksi Demonstrasi
Demo buruh yang dijadwalkan mulai pukul 10.15 WIB akan diinisiasi oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) dengan harapan menyampaikan enam tuntutan utama. Beberapa di antaranya mencakup pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penghapusan outsourcing, serta penolakan terhadap upah murah.
Salah satu poin penting dari tuntutan tersebut adalah meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen. Tuntutan ini merupakan respons atas kondisi ekonomi yang dirasakan oleh para buruh di lapangan.
Melalui aksi ini, buruh berharap suaranya didengar oleh pemerintah, sehingga dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi dunia kerja di Indonesia.
