KAMI INDONESIA – Isu mengenai kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin santer terdengar. Jika benar terjadi, banyak ekonom khawatir akan gejolak yang ditimbulkan di pasar keuangan Indonesia.
Manajer Riset dari The Prakarsa, Roby Rushandie, menyoroti bahwa Sri Mulyani adalah sosok yang sangat dihormati oleh investor global, yang memudahkan Indonesia dalam merealisasikan kebijakan penarikan surat utang.
Dampak Potensial terhadap Pasar Keuangan
Roby Rushandie mengungkapkan bahwa jika Sri Mulyani benar-benar mundur, pasar keuangan seperti saham, nilai tukar rupiah, dan obligasi akan mengalami penurunan signifikan. “Tentunya dengan isu ini kalau saya perkirakan jika memang benar-benar mundur, maka financial market pasti anjlok,” ujarnya dalam diskusi publik, Senin (1/9/2025).
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, juga sepakat akan dampak negatif yang dihadapi pasar. “Jadi kemungkinan kalau Ibu Sri Mulyani mundur, itu pasti akan berdampak pada depresiasi rupiah ya terhadap US dollar dan turunnya IHSG,” jelasnya.
Kunjungan yang Memicu Spekulasi
Kabar mengenai pengunduran diri Sri Mulyani muncul setelah dia dilaporkan mengunjungi kediaman Prabowo di Hambalang pada 31 Agustus 2025. Saat ditanya tentang isu ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa ia belum mendengar kabar tersebut, “Belum saya dengar ya, terima kasih,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Meskipun tidak ada konfirmasi resmi mengenai pengunduran diri tersebut, ketidakpastian ini telah menambah spekulasi di kalangan investor dan masyarakat umum tentang kesehatan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Kontroversi dan Tekanan Publik
Sri Mulyani saat ini sedang berada di bawah sorotan publik setelah pernyataannya terkait kesejahteraan guru dan dosen yang dinilai kontroversial. Kementerian Keuangan sendiri menegaskan bahwa video yang viral tersebut adalah hasil manipulasi atau deepfake.
Disamping itu, nama Sri Mulyani juga dikaitkan dengan tunjangan rumah DPR RI yang mencapai Rp 50 juta per bulan, yang menjadi salah satu pemicu demonstrasi di Jakarta baru-baru ini. Sebagaimana dikatakan oleh pengamat, pengunduran dirinya dapat memperburuk situasi.
