KAMI INDONESIA – Pengemudi ojek online dari wilayah Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada siang hari ini. Diprakarsai oleh Garda Indonesia, demonstrasi ini diharapkan dihadiri oleh sekitar 50 ribu pengemudi.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengungkapkan bahwa aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu bertujuan untuk menyampaikan lima tuntutan utama kepada Kementerian Perhubungan dan Presiden Prabowo Subianto.
Tuntutan untuk Perubahan Regulasi
Demonstrasi hari ini mengusung lima tuntutan yang dianggap sangat penting oleh para pengemudi. Salah satu tuntutan besar mereka adalah pengesahan Undang-Undang yang secara khusus mengatur transportasi online.
Para pengemudi ojek online meminta DPR untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut. Jika proses legislasi dianggap terlalu lambat, mereka bahkan meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Igun Wicaksono menyatakan, ‘Transportasi online hanya diatur melalui peraturan menteri yang tidak cukup kuat untuk menindak pelanggaran.’ Ini menjadi alasan mendasar di balik kebutuhan untuk regulasi yang lebih ketat.
Permintaan Penurunan Potongan dan Penetapan Tarif
Salah satu tuntutan yang diajukan adalah penurunan potongan komisi dari aplikator yang saat ini sebesar 20 persen menjadi 10 persen. Menurut Igun, potongan saat ini sangat memberatkan pengemudi tanpa adanya penjelasan transparan dari pihak aplikator.
‘Kami meminta agar potongan tersebut bisa diturunkan,’ ujarnya, menekankan bahwa tanpa penjelasan yang jelas, pengemudi merasa dirugikan.
Tuntutan lain mencakup penetapan aturan tarif untuk pengantaran makanan dan barang, yang saat ini masih belum ada. ‘Tarif bisa serendah Rp 2.500 hingga Rp 5.000, ini sangat tidak layak bagi kami,’ tambah Igun.
Audit Aplikator dan Penghapusan Sistem Membership
Dalam aksi ini, para pengemudi juga mendesak diadakannya audit menyeluruh terhadap perusahaan aplikator transportasi online yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa operasional mereka tidak merugikan mitra pengemudi.
Terakhir, pengemudi meminta penghapusan sistem membership yang diterapkan oleh aplikator. Igun mengungkapkan, ‘Program ini membuat driver harus membayar agar mendapat order, dan ini tidak adil.’
Tuntutan ini mencerminkan keinginan pengemudi untuk kembali ke sistem yang lebih adil tanpa diskriminasi serta kekhawatiran atas keberlangsungan pendapatan mereka.
