TauGakSih – Ada pernyataan yang bikin heboh datang dari Komisi III DPR. Anggota DPR dari PKB, Hasbiallah Ilyas, setuju dengan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK itu “kampungan.” Alasan yang dia kasih? Menurutnya, OTT lebih banyak menghabiskan uang negara ketimbang memberikan efek jera.
Dalam fit and proper test calon Dewas KPK Wisnu Baroto di DPR, Hasbi mengungkapkan kritiknya terhadap cara kerja OTT KPK. “Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu kampungan. OTT itu hanya merugikan uang negara,” katanya.
Dia juga menyoroti proses panjang yang diperlukan untuk melakukan OTT. “Saya pernah tanya salah satu pimpinan KPK, untuk mengejar OTT itu butuh waktu setahun. Selama itu, berapa banyak uang negara yang habis duluan sebelum pelaku ditangkap,” tambahnya.
Pernyataan ini jelas kontroversial. Hasbi bahkan menyarankan metode yang menurutnya lebih “efisien” seperti menelepon langsung pejabat yang diduga akan melakukan korupsi. “Kita telepon, ‘Hai Bapak, jangan korupsi ya, nanti saya tangkap.’ Kan selesai, nggak ada uang negara yang rugi,” katanya dengan santai.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bawa Oleh-Oleh Investasi Rp130 Triliun dari Inggris, Indonesia Makin Cuan!
Menurut Hasbi, OTT yang berlangsung saat ini malah dianggap memboroskan anggaran tanpa hasil yang signifikan. Ia meminta calon Dewas KPK mempertimbangkan langkah ekstrem agar OTT tidak lagi dilakukan.
Pernyataan ini tentu mengundang pro dan kontra. Banyak pihak menilai OTT sebagai salah satu senjata paling efektif untuk menangkap pelaku korupsi yang sulit disentuh dengan cara lain. Di sisi lain, kritik soal efisiensi biaya operasional OTT juga menjadi isu yang perlu dipertimbangkan.
Namun, kalau sekadar “telepon untuk mencegah korupsi” bisa menyelesaikan masalah, kok kayaknya terlalu sederhana, ya? Gimana pendapat kalian soal ide ini? Apakah OTT memang perlu diubah, atau justru tetap jadi ujung tombak pemberantasan korupsi? Drop komentar kalian! ✍️✨
