KAMI INDONESIA – PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), atau yang lebih dikenal dengan Inuki, baru-baru ini menjadi sorotan setelah pencabutan izin operasional oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk masalah aset yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pencabutan izin tersebut mengakibatkan Inuki tidak dapat melanjutkan operasionalnya, yang memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan kegiatan industri nuklir di Indonesia.
Dengan status sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak dalam sektor nuklir, hentinya operasi Inuki menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dan ketersediaan produk nuklir yang diperlukan untuk reaktor penelitian.
Latar Belakang dan Sejarah Inuki
Inuki dibentuk sebagai transformasi dari PT Batan Teknologi (Batantek) pada tahun 2014, yang sebelumnya merupakan bagian dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).
Perusahaan ini ditugaskan untuk memproduksi elemen bahan bakar nuklir dan radioisotop yang sangat penting bagi kebutuhan energi dan penelitian di Indonesia.
Dalam upayanya untuk menjadi anggota Holding BUMN Farmasi tahun 2022 di bawah Bio Farma, Inuki hanya terlibat selama beberapa bulan, yaitu dari Juli hingga Agustus 2022, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam kepemilikan dan manajemen perusahaan.
Sengketa Aset dengan BRIN
Masalah yang memicu pencabutan izin operasional Inuki tidak lepas dari sengketa aset dengan BRIN. Pihak BRIN meminta agar aset Inuki dialihkan untuk kebutuhan riset dan inovasi nuklir berbasis reaktor dan akselerator.
Respon dari Inuki yang ingin melakukan proses hibah aset sempat mendapat restu dari Kementerian BUMN, namun hal ini terhambat oleh banyaknya persoalan yang dihadapi.
Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan asset dan alur birokrasi di sektor ini harus lebih transparan dan efisien agar dapat mendukung kemajuan riset,
Dampak Pencabutan Izin bagi Sektor Nuklir
Pencabutan izin operasional Inuki dapat memiliki berbagai dampak negatif, tidak hanya untuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk keseluruhan sektor nuklir di Indonesia.
Kekhawatiran utama adalah hilangnya kemampuan untuk memproduksi elemen bakar nuklir yang sangat dibutuhkan untuk mendukung reaktor penelitian. Di sisi lain, penghentian operasional ini juga berhimpitan dengan tantangan keamanan yang lebih besar, mengingat Inuki merupakan objek vital nasional, yang seharusnya memiliki akses yang terbatas dan terjamin.
Tanpa adanya pengawasan yang ketat, aspek keselamatan dalam pengelolaan teknologi nuklir rentan untuk diabaikan.
Peran Penting Terkait Riset dan Inovasi Nuklir
Sektor nuklir memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penelitian dan inovasi di berbagai bidang, seperti kesehatan, energi, dan lingkungan. Badan Riset dan Inovasi Nasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan yang berfokus pada pengembangan teknologi tersebut dapat dilakukan secara optimal.
Dengan terhentinya operasi Inuki, ada kekhawatiran bahwa Indonesia akan tertinggal dalam pengembangan teknologi nuklir yang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim dan kebutuhan energi yang meningkat.
Perlunya Aksi dan Solusi
Berhentinya operasi Inuki memberikan sinyal penting bagi semua pemangku kepentingan, bahwa sektor nuklir memerlukan perhatian lebih dalam hal pengelolaan dan kebijakan.
Pembangunan infrastruktur yang memadai dan dukungan terhadap riset harus menjadi prioritas, untuk memastikan bahwa teknologi nuklir dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah dan institusi terkait harus segera merumuskan strategi yang jelas untuk memperbaiki situasi ini dan mulai mempertimbangkan langkah-langkah konkrit untuk mengembalikan Inuki ke jalur operasional.
Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan memberikan dukungan kepada kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi nuklir yang aman dan bertanggung jawab.
