KAMI INDONESIA – Awal tahun 2025 menjadi catatan buruk bagi pasar kerja di Indonesia, dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 74 ribu orang hanya dalam triwulan pertama.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengemukakan bahwa angka PHK ini merupakan sinyal bahwa iklim usaha di Tanah Air semakin tidak kondusif.
Memasuki bulan Maret, jumlah pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan semakin meningkat. Para pengusaha menyebutkan bahwa penyebab utamanya adalah penurunan permintaan pasar, yang memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi.
Berdasarkan data yang dihimpun APINDO, dari total 73.992 pekerja yang terkena PHK, lebih dari 40 ribu di antaranya telah mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang terpaksa berjuang untuk bertahan.
Survei APINDO, Menurunnya Investasi dan Lapangan Kerja
Dalam sebuah survei yang diadakan pada pertengahan Maret 2025, lebih dari 350 perusahaan anggota APINDO menyatakan keprihatinan tentang masa depan ketenagakerjaan di Indonesia. Sebanyak 67,1 persen di antaranya mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk berinvestasi baru dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Rendahnya angka investasi ini menjadi tantangan besar bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru. Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan bahwa Indonesia perlu menyiapkan antara 3 hingga 4 juta pekerjaan baru setiap tahunnya untuk menutupi kebutuhan pasar kerja yang ada.
Penyebab PHK yang Meluas
Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka PHK adalah turunnya permintaan dari konsumen. Banyak perusahaan yang melaporkan bahwa aktivitas produksi mereka terhambat, sehingga langkah untuk merumahkan atau mem-PHK karyawan menjadi pilihan yang diambil.
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang terdampak langsung oleh inflasi dan ketidakpastian kondisi ekonomi global, seperti industri manufaktur dan ritel, adalah yang paling rentan dalam hal pengurangan tenaga kerja.
Dampak PHK bagi Pekerja dan Keluarga
PHK bukan hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga menjadi masalah yang lebih luas bagi keluarga dan komunitas. Para pekerja yang terpecat harus berjuang untuk menemukan pekerjaan baru, yang semakin sulit di tengah lingkungan ekonomi yang tidak stabil.
Kemunduran dalam pekerjaan ini mengakibatkan banyak pekerja yang mengandalkan dana JHT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan ini jelas berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Tanggapan Pemerintah dan Solusi Potensial
Melihat gelombang PHK yang mengkhawatirkan ini, banyak pihak meminta pemerintah untuk lebih aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan wirausaha. Kebijakan pro-bisnis dan dukungan untuk sektor-sektor padat karya bisa menjadi jalan keluar dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan ini.
Pekerjaan baru tidak akan tercipta begitu saja; maka, diperlukan langkah sinergis antara sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.
Masa Depan Ketengakerjaan di Indonesia: Harapan di Tengah Kesulitan
Di tengah tantangan yang ada, harapan tetap ada. Dengan perubahan kebijakan dan peningkatan investasi pada sektor-sektor strategis, diharapkan jumlah PHK dapat berkurang dan lebih banyak lapangan pekerjaan dapat tercipta.
Investasi yang diarahkan pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti teknologi hijau atau industri kreatif, mungkin menjadi solusi jangka panjang yang bisa diandalkan untuk memulihkan pasar kerja di Indonesia.
