KAMI INDONESIA – Bupati Pati, Sudewo, telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api. Dalam pemeriksaan ini, Sudewo mengklaim bahwa uang yang dianggap sebagai commitment fee merupakan pendapatannya saat menjabat sebagai anggota DPR.
Usai pemeriksaan yang berlangsung di gedung KPK pada Rabu, 27 Agustus 2025, Sudewo menyatakan tidak ingat berapa banyak pertanyaan yang diajukan utama oleh penyidik, namun ia menegaskan bahwa semua keterangannya disampaikan secara jujur.
Detil Pemeriksaan KPK dan Pernyataan Sudewo
Sudewo keluar dari proses pemeriksaan sekitar pukul 16.29 WIB dan mengatakan, ‘Saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya.’
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan penjelasan mengenai dugaan fee yang diterimanya, mengatakan bahwa hal tersebut sudah dijelaskan dalam pemeriksaan dua tahun lalu.
“Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” jelasnya.
Pernyataan KPK Terkait Dugaan Commitment Fee
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Sudewo diduga menerima commitment fee dari proyek jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota DPR. ‘Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan,’ ungkap Budi.
Budi menambahkan bahwa KPK akan mendalami lebih lanjut mengenai hal ini, serta akan memberikan update terkait proses penyidikan terhadap Sudewo. ‘Tentu dari informasi ini, penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan Saudara SDW ini seperti apa.’
Tersangka Lain dalam Kasus Proyek Jalur Kereta Api
KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, termasuk ASN di Kementerian Perhubungan, Risna Sutriyanto. Risna merupakan ketua pokja proyek pembangunan jalur ganda kereta api antara Solo Balapan-Kadipiro.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek publik yang melibatkan anggaran negara. Dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap, diharapkan KPK dapat segera menyelesaikan penyidikan dan memberikan keadilan.
