KAMI INDONESIA – Bupati Pati, Sudewo, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/8/2025) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Kedatangannya berkaitan dengan penyelidikan kasus suap pembangunan proyek jalur kereta api di Kementerian Perhubungan.
Dalam kunjungannya, Sudewo mengenakan masker dan kemeja batik serta mengungkapkan bahwa kedatangannya adalah untuk memenuhi panggilan penyidik. Ia memberikan tanggapan singkat saat ditanya mengenai proses pemeriksaan dan perannya dalam dugaan korupsi.
Kedatangan dan Tanggapan Singkat Sudewo
Bupati Pati Sudewo tiba di lokasi KPK sekitar pukul 09.43 WIB didampingi oleh beberapa orang. Ketika ditanya mengenai pemeriksaannya, ia hanya menjawab, “Ya memenuhi panggilan.”
Sudewo juga menyatakan bahwa ia tidak membawa berkas apa pun saat pemeriksaan berlangsung. Ketika ditanya lebih lanjut tentang keterlibatannya dalam dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA), ia memilih untuk tidak memberikan komentar.
Kasus Suap di Proyek Kereta Api
Panggilan Sudewo terkait dengan penyelidikan terhadap kasus suap dalam proyek pembangunan jalur kereta api yang dikelola oleh DJKA, Kementerian Perhubungan. Kasus ini telah menyeret sepuluh tersangka, termasuk beberapa pejabat di Kemenhub.
Di antara sepuluh tersangka, terdapat nama-nama penting seperti Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya. KPK mengklaim para pelaku telah melakukan rekayasa proses administrasi untuk menentukan pemenang tender proyek.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa suap yang diterima oleh penyelenggara negara berkisar antara 5 hingga 10 persen dari nilai proyek tersebut.
Tanggapan KPK dan Penyelidikan Lebih Lanjut
KPK menganggap penting kesaksian Sudewo untuk mengungkap kejelasan lebih lanjut mengenai kasus ini. Seorang juru bicara KPK menegaskan, “Kami meyakini yang bersangkutan, terlebih itu permintaan penjadwalan ulang dari saudara SDW sendiri.”
Selanjutnya, sejumlah perusahaan seperti PT Istana Putra Agung dan PT Dwifarita Fajarkharisma diduga terlibat dalam memberikan suap kepada pejabat di Kemenhub. KPK kini berupaya mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih jauh mengenai jaringan korupsi yang sedang berlangsung.
