KAMI INDONESIA – Pada 25 Agustus 2025, massa demonstrasi yang berkumpul di depan Gedung DPR mengakibatkan kerusakan serius, termasuk pembakaran sepeda motor dan perusakan separator jalur bus Transjakarta.
Meski tindakan anarkis terjadi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara keseluruhan aksi tersebut berjalan aman dan terkendali.
Tindakan Anarkis di Tengah Aksi
Selama aksi demonstrasi berlangsung pada siang hari, insiden pembakaran sepeda motor dan perusakan separator jalur bus Transjakarta terjadi di lokasi. Kombes Ade Ary Syam Indradi dari Polda Metro Jaya menilai bahwa kejadian tersebut sangat disayangkan.
Polisi melaporkan bahwa sejumlah pihak mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah keramaian aksi tersebut. “Di lapangan ada kendaraan roda dua yang dibakar, kemudian pagar kawat di depan DPR dirusak. Kemudian ada separator busway dirobohkan,” kata Kombes Ade Ary.
Sebagai respons terhadap situasi yang semakin tidak terkendali, pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Gas air mata ditembakkan sekitar pukul 13.10 WIB, saat massa mulai memadati area depan gedung DPR.
Kepolisian Siapkan Pengamanan Ketat
Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama TNI mengerahkan sekitar 1.250 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasi ini. Kombes Susatyo Purnomo Condro, Kepala Polres Metropolitan Jakarta Pusat, menegaskan bahwa seluruh personel yang bertugas tidak menggunakan senjata api.
Dalam keterangan tertulisnya, Susatyo memastikan bahwa, “Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik.”
Pengamanan yang ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya kerusuhan lebih lanjut serta menjaga ketertiban umum di sekitar area demonstrasi.
Misi dan Aspirasi Demonstran
Seruan untuk aksi demo pada 25 Agustus ini beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan dengan menggunakan nama “Revolusi Rakyat Indonesia”. Para penggagas aksi mengajak masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Salah satu tuntutan utama para demonstran adalah pengusutan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan keluarga mantan presiden Joko Widodo dan memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden. Pesan ini menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk mendorong DPR menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Isu-isu lain seperti kenaikan pajak, polemik utang negara, dan disparitas kesejahteraan antara anggota DPR dan masyarakat juga turut menjadi fokus perhatian dalam demonstrasi ini. Hal ini menunjukkan kerinduan masyarakat akan keadilan sosial dan transparansi pemerintahan.
