KAMI INDONESIA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengekspresikan penyesalan atas pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut guru sebagai beban negara. Pernyataan tersebut dianggap berlebihan dan menyakitkan bagi para pengabdi pendidikan, terutama di daerah terpencil.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan lebih dari 700 ribu guru honorer di Indonesia, yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa meskipun menghadapi beragam tantangan.
Rincian Jumlah dan Tantangan yang Dihadapi Guru
Menurut PGRI, jumlah guru honorer di Indonesia mencapai 704.503 orang, ditambah dengan 141.724 guru tidak tetap (GTT). Pemerintah telah mengangkat sekitar 775 ribu guru honorer menjadi ASN PPPK, dan menargetkan jumlah tersebut dapat mencapai satu juta hingga awal 2024.
Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI Wijaya mencatat bahwa jabatan guru mendominasi ASN PPPK secara nasional dengan jumlah sekitar 770 ribu orang. Namun, pemerataan guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tetap menjadi tantangan yang kompleks.
Meskipun angka rasio murid dan guru secara nasional terbilang baik di angka 16:1, distribusinya masih tidak merata. Banyak guru masih terpaksa mengajar lintas mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik di daerah pedesaan.
Fakta Pengabdian Guru di Daerah Terpencil
Di Sigi, Sulawesi Tengah, sebuah sekolah menengah negeri menghadapi kendala besar dalam mengakses internet dan listrik. Untuk itu, seorang guru harus mendaki bukit dan mengunjungi rumah siswa hingga tiga kali seminggu untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan.
Contoh lain adalah Rudi Hartono, guru honorer di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, yang setiap hari menyeberangi sungai dengan rakit bambu. Dia bahkan menggendong muridnya saat arus deras demi memastikan mereka tetap dapat bersekolah.
Di Lebak, Banten, Jubaedah telah berjalan kaki melalui jalan hutan selama 30 tahun demi memastikan anak-anak di desanya mendapatkan pendidikan. Dalam menghadapi berbagai tantangan, mereka tetap berdedikasi untuk mencerdaskan generasi penerus.
Reaksi PGRI dan Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Baik
PGRI menekankan pentingnya pemerintah, terutama Menteri Keuangan, untuk lebih bijaksana dalam melontarkan pernyataan publik. Mereka berharap agar kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendukung pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK.
Wijaya menyatakan, “Kalau mau disebut beban negara, dan yang patut disebut sebagai beban negara adalah mereka yang memakan dan menghabiskan uang negara tanpa tanggung jawab, seperti para koruptor.”
Dia juga menegaskan bahwa profesi guru bukan semata-mata pekerjaan, melainkan sebuah panggilan pengabdian. Oleh karena itu, dukungan penuh dari negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru mutlak diperlukan.
