KAMI INDONESIA – Korea Selatan (Korsel) mengambil langkah signifikan dengan mulai mencopot speaker propaganda yang terletak di dekat perbatasan dengan Korea Utara (Korut). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Korsel untuk meredakan ketegangan yang telah berlangsung lama dengan negara tetangganya tersebut.
Sejak pemilihan Presiden Lee Jae Myung pada awal Juni 2025, kedua Korea telah menghentikan siaran propaganda yang terdengar mengganggu di area demiliterisasi, menandakan perubahan arah diplomasi antara kedua negara.
Langkah Diplomatik Menuju Perbaikan Hubungan
Keputusan untuk mencopot speaker propaganda diumumkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Lee Kyung Ho, pada Senin (4/8/2025). Dia menyatakan, “Mulai hari ini, militer telah mulai mencopot pengeras suara,” yang menunjukkan komitmen untuk membawa suasana yang lebih kondusif dengan Korut.
Militer Korsel juga mengungkapkan bahwa semua pengeras suara di sepanjang perbatasan direncanakan akan dibongkar pada akhir minggu ini. Meski demikian, angka pasti mengenai jumlah pengeras suara yang dicopot tidak diungkapkan kepada publik.
Konteks di Balik Penghentian Siaran Propaganda
Siaran propaganda oleh Korsel di perbatasan telah berlangsung sejak tahun lalu sebagai respons terhadap balon-balon berisi sampah yang diterbangkan oleh Korut ke wilayah selatan. Tindakan ini semakin memanaskan ketegangan di antara kedua negara yang secara teknis masih dalam keadaan perang.
Di sisi lain, Pyongyang juga telah menghentikan siaran suara-suara yang dianggap mengganggu, setelah protes dari penduduk lokal Korsel. Ini menjadi indikasi bahwa kedua belah pihak menunjukkan ketertarikan untuk meredakan ketegangan yang ada.
Tanggapan Korut terhadap Upaya Diplomatik Korsel
Meskipun Korsel berusaha meredakan ketegangan, Korut menampik tawaran dialog melalui pernyataan Kim Yo Jong, adik pemimpin Kim Jong Un. Kim menyatakan, “Jika ROK (Republik Korea)… berharap dapat membalikkan semua hasil yang telah dicapainya hanya dengan beberapa kata sentimental, tidak ada kesalahan perhitungan yang lebih serius daripada itu.”
Dalam konteks ini, Presiden Lee Jae Myung menyatakan komitmennya untuk membuka kembali jalur perundingan tanpa prasyarat, berupaya memperbaiki hubungan yang telah memburuk selama periode pemerintahan sebelumnya.
